RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini sedang melakukan percepatan penyelesaian nungak bayar sejumlah proyek di 2025.
Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) saat ini sudah melakukan inventarisasi proyek pada sejumlah SKPD yang pembayarannya terhambat
“Hari ini, rivieu oleh inspektorat. Dokumennya sesuai ga dengan lapangan. Nanti dibayarkan sesuai dengan progres fisik sesungguhnya,” kata Wildan kepada Rasioo.id, Selasa 6 Januari 2026.
Wildan menyebut, pembayaran proyek 2025 yang dibayarkan 2026 itu sudah sesuai dengan Perbup Nomor 36 tahun 2022 tentang pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
Wildan menjelaskan, proyek-proyek itu sebetulnya sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan mereka pada 31 Desember 2025 lalu.
Realisasi pendapatan dan belanja pada APBD 2025 pun sudah 90 persen lebih bahkan untuk pendapatan mencapai 99 persen.
Namun, salah satu kendala telat bayar itu karena dana transfer pusat yang tidak ditransfer ke kas Daerah pada 2025.
Sehingga, dana transfer pusat itu lah yang menjadi salah satu penyebab lambatnya Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pembayaran kepada pekerjaan yang sudah dikerjakan di 2025.
“Dana transfer tidak ditransfer tgl 31 Desember 2025, tapi tanggal 2 Januari 2026,” jelas dia.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan serapan anggaran tahun 2025 sebanyak 99 persen dengan angka Rp11,9 triliun dari APBD Rp12,4 triliun.
Achmad Wildan menjelaskan, masih ada dana yang belum tercatat diantaranya dana transfer pusat dan retribusi daerah.
“Karena ini ada yang belum tercatat dana transfer sama retribusi targetnya 99 persen. Terus yang belanja dari Rp12,4 triliun baru tercatat 10,5 triliun padahal targetnya 99,5 persen atau sekitar 11,9 triliun sekitar segitu. PAD mencapai target si. PAD pas target,” kata dia, Selasa 30 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dana transfer pusat baru akan dikirim pada akhir tahun anggaran yakni 31 Desember 2025 esok hari dengan nilai Rp70 miliar.
“Sekitar Rp70 miliar sekitar segitu. Kalau retribusi dari dinas-dinas yang penghasil retribusi. DLH, terus Reklame, parkir kebersihan,” jelas dia.
Sementara, anggaran belanja baru mencapai target di bawah 90 persen karena beberapa proyek yang belum melapor SPJ dari pihak pengembang.
“Belanja masih sekarang posisi catatan sekarang masih 84 persen karena ada beberapa, sebenarnya posisinya tinggal tiga SKPD lagi yang belum masuk. PUPR, DPKPP sama Dispora,” jelas dia.
“Dispora yang fisik-fisik kaya Gor Rancabungur. Kalau DPKPP di antaranya masjid karna ada perpanjangan waktu sampai 30 hari ini kalau ga salah,” lanjutnya.
Ia memastikan target-target tersebut bisa tercapai karena tidak ada kendala signifikan baik dari pendapatan maupun belanja yang dilakukan para APBD 2025.
“Untuk belanja, kita tinggal tunggu dari pihak ketiga administrasi belum nya lengkap. Di kita cuman sehari setengah hari jarang dua hari. Kadang-kadang pagi masuk sore sudah cair,” tutup dia.
Komentar