RASIOO.id – Setelah dibanjiri kritik karena telat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya mulai mentransfer ADD ke rekening kas desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan transfer sudah mulai dilakukan sejak awal pekan ini.
“Sudah mulai cair sejak senin kemarin saja sudah diawali oleh 18 desa yang sudah masuk dan dicairkan,” kata Renaldi Rabu 5 April 2023.
Renaldi menyebut, pencairan itu langsung ditransfer ke kas desa melalui kas daerah untuk pembiayaan selama enam bulan pertama tahun 2023.
“Dari rekening kas daerah transfer ke rekening kas desa. Pada saat transfer, 6 bulan langsung sudah tersedia. Berarti, April Pemdes bisa tarik langsung yang 4 bulan ini. Tapi kalau Mei dan Juni (pencairannya) jatuh tempo sesuai tanggal,” papar dia.
Baca Juga : Ketua DPRD Rudy Susmanto Nilai Kinerja Pemkab Bogor Buruk
Ia menyebut, untuk Enam Bulan sisanya, desa sudah tidak perlu khawatir akan telatnya pencairan ADD. Sebab, kata dia, izin Perbup yang sempat terhambat itu tidak berlaku untuk pencarian termin kedua.
“Ada kemungkinan di bulan Juli nanti, gaji sampai Desember sudah langsung ditransfer semua (ke kas Desa). Jadi yang 371 miliar itu sudah siap di rekening kas daerah. Pencairan dari kas daerah ke kas desa ini dibagi dua termin,” tutup dia.
Sebelumnya sejumlah Kepala Desa menyatroni Kantor Bupati Bogor untuk meminta alasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Lambannya pencairan ADD berdampak pada operasional hingga staf desa tidak gajian
“Kami datang pada hari ini kami ingin mempertanyakan permasalahan ADD (yang tak kunjung cair), agar kami dapat memberikan penjelasan terhadap stakeholder yang ada di desa yang seyogyanya,” Ketua Apdesi Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman, Selasa 28 Maret 2023.
Baca Juga : Minta ADD Segera Dicairkan, Wanhay : Status Plt Bupati Jangan Dijadikan Alasan
Kata Jani, telatnya pencairan ADD itu merupakan kali pertama yang terjadi di Kabupaten Bogor. Biasanya, ADD dicairkan pada bulan Februari, namun tahun ini hingga memasuki bulan keempat belum juga dicairkan.
“Keterlambatan paling lama (tahun) sekarang, sekarang hampir 4 bulan, biasanya Februari sudah ada,” papar dia.
Lambannya pemerintah mencairkan ADD dan belanja wajb yang mengikat pada APBD 2023 juga menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kritik pedas bahkan dilayangkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang menurutnya bergerak sangat lamban, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Menurut Rudy, buruknya kinerja pemerintah menangani hal-hal teknis berdampak pada tersendatnya sejumlah program yang sudah dianggarkan pada APBD 2023.
“Pertama, yang berkaitan dengan administrasi. Kita ini semua sama-sama tahu, Kabupaten Bogor sejak awal 2022 dipimpin sama plt, maka ada kebijakan strategis yang prosedurnya harus lewat izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan lebih awal karena pasti membutuhkan waktu,” katanya.
Persoalan administrasi yang tidak dilakukan di awal-awal tahun, lanjut Rudy, berdampak pada sejumlah program yang harusnya sudah bisa dilaksanakan menjadi tertunda. Contohnya, kata dia, pencairan Alokasi Dana Desa yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyalurkannya ke Rekening Kas Desa.
“Dan ini sudah mau masuk bulan keempat belum ada yang dicairkan. Alasannya karena belum ada izin dari Kemendagri,” kata Rudy
Padahal, ADD itu diperuntukkan bagi pembayaran insentif para staf desa hingga RT dan RW. Sehingga, percepatan pencairan sangat dibutuhkan.
“Apalagi di bulan suci ramadhan tentunya sangat dibutuhkan untuk orang-orang seperti kita, masyarakat kecil,” papar dia.
Reporter : Egi AM
Editor : Ramadhan
Komentar