RASIOO.id – Amnesty International Indonesia meminta pilot Susi Air Philip Marx Mehrtens dibebaskan tanpa syarat. Negosiasi antara pemerintah dengan pihak yang menyebut Tentara Nasional Papua Barat-Organiasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) harus dikedepankan. Amnesty juga menolak segala tindakan dengan senjata.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, penyanderaan warga sipil melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, yakni hak atas kehidupan, keselamatan, rasa aman, dan kebebasan individu.
Dalam konteks ini, sambungnya, pilot yang disandera merupakan individu yang tidak bersalah dan seharusnya tidak terlibat dalam konflik yang tengah berlangsung.
“Dalam pandangan Amnesty, seorang pilot dalam kasus ini merupakan pilot yang bekerja di maskapai penerbangan sipil Susi Air dan karena itu ia tidak bisa ditarik ke dalam permusuhan. Apalagi menjadi sandera.
“Sehingga itu keliru dan melanggar hak asasi manusia. Jadi harus dibebaskan tanpa syarat,” tegas Usman.
Baca Juga : KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air, Ini Respons Panglima TNI
Menurut Usman, sebaiknya kelompok TPNPB-OPM sebaiknya menghormati hak asasi manusia dan memprioritaskan keselamatan warga sipil – termasuk Philip Mehrtens.
“Dengan menghindari penggunaan-penggunaan perlawanan bersenjata yang bisa mengorbankan warga sipil maupun properti sipil. Termasuk penyanderaan ini harus dihentikan, termasuk juga tindakan bersenjata yang melanggar hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya tidak menutup diri terhadap kerja sama dengan pihak internasional. Khususnya, dengan pemerintah Selandia Baru yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara mereka.
“Kalau pemerintah Indonesia menutup diri padahal peristiwa ini terjadi di wilayah mereka, Indonesia. Saya khawatir itu justru merugikan keselamatan warga sipil dan memperburuk citra dunia terhadap pemerintah Indonesia,” ungkap Usman.
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Theo Hasegem menilai ancaman dari TPNPB-OPM untuk menembak pilot yang mereka sandera bukan cara yang tepat dalam penyelesaian konflik di Papua.
“Saya pikir itu hanya suatu ancaman teror yang disampaikan kelompok Egianus dan kawan-kawan. Tapi saya pikir langkah yang kuat itu adalah langkah-langkah negosiasi, negosiasi. kalau memang pemerintah Indonesia mampu melakukan negosiasi dengan TPNPB,” katanya
Komentar