Bupati Bogor Pura-pura Mendesak, Padahal Revisi RTRW Belum Diserahkan ke DPRD, Kok Bisa?

RASIOO.id – DPRD Kabupaten Bogor mempertanyakan desakan percepatan revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diminta Bupati Bogor Iwan Setiawan baru-baru ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom malah mempertanyakan balik ke Pemkab Bogor.

Sebab, kata dia, soal revisi RTRW itu belum diserahkan Pemkab Bogor ke DPRD Kabupaten Bogor.

“Justru kita tunggu-tunggu dari bagian hukum pemerintah daerah. Jadi jika pak Bupati bilang seperti itu (percepatan revisi Perda RTRW),harusnya nge cek dulu ke Setdanya sudah diserahkan beum ke DPRD karena sampai hari ini kami di Bapemperda belum menerima usulan terkait dengan RTRW sendiri,” kata Aan, Selasa 19 September 2023.

Perda Revisi RTRW yang sudah menahun tak kunjung dibahas itu, ternyata belum juga disentuh DPRD Kabupaten Bogor karena belum adanya penyerahan draf hasil kajian dari Pemkab Bogor. Ia menunggu Pemkab Bogor menyerahkan draf tersebut agar segera dibahas.

“Karena, Kalau RTRW itu berbeda hanya dibahas ketika masuk ke tahapan Pansus, hanya sepuluh hari. Jadi sepuluh hari berdasarkan PP harus sudah selesai. Hari ini suratnya pun belum masuk dari pemerintah daerah ke dprd terkait dengan revisi RTRW,” papar dia.

Kendati demikian, ia meyakini bahwa pembahasan akan selesai sebelum Iwan Setiawan lengser, jika draf yang disusun Pemkab Bogor itu segera disampaikan ke Bapemperda.

“Bisa (selesai),” singkat dia.

Ia meminta Pemkab Bogor untuk serius membahas RTRW tersebut. Sebab, kata dia, Perda RTRW itu akan menentukan pembangunan Kabupaten Bogor selama 20 tahun ke depan.

“Jai di Bapemperda harus diekspos dulu terkait dengan pentingnya revisi RTRW ini, Kemudian urgensinya apa karena terkait dengan RTRW, 20 tahun kedepan mau seperti apa tata ruang atau pola ruang Kabupaten Bogor gitu,” papar dia.

Ia bahkan menantang balik Bupati Bogor yang mendesak mempercepat pembahasan Revisi RTRW, untuk segera menanggalkan pembahasannya.

“Tanya lagi ke Bupati kapan Raperda itu masuk ke DPRD, ini harus diklarifikasi,” tutup dia