Pelantikan Anggota DPRD Kota Tangerang Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

RASIOO.id – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang periode 2024-2029, yang berlangsung pada Senin, 2 September 2024, diwarnai dengan aksi protes oleh mahasiswa dari organisasi SEMMI dan PMII Kota Tangerang.

Para mahasiswa menggelar demonstrasi yang memanas, hingga berujung pada pembakaran ban di depan pintu gerbang utama Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Aksi protes tersebut menyebabkan terganggunya jalannya pelantikan, bahkan membuat pegawai dan anggota DPRD terjebak di dalam gedung karena kedua pintu keluar dikepung oleh massa aksi. Situasi sempat memanas ketika terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan yang berjaga.

Mahasiswa dalam aksinya menuntut agar DPRD Kota Tangerang membatalkan Program Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL). Mereka berargumen bahwa dengan menurunnya APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan kebijakan PSEL yang diatur oleh Peraturan Presiden akan membebani pemerintah daerah yang harus mengeluarkan ratusan juta rupiah setiap hari untuk membayar sampah yang dikelola oleh pihak swasta.

“Kami yakin, pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan lebih efektif melalui kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Pemerintah Kota Tangerang juga harus lebih serius menangani limbah dari industri-industri yang ada di kota ini, yang dikenal sebagai kota 1000 industri,” tegas Hilmi, salah satu orator aksi.

Hilmi juga menyoroti penggunaan anggaran APBD yang menurutnya lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek fisik, yang diduga penuh dengan kejanggalan dalam proses pelelangan dan pelaksanaannya. Ia menyinggung temuan BPK yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian senilai Rp 1,6 miliar pada proyek senilai Rp 6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Hal ini merugikan pemerintah dan masyarakat. Ketidaksesuaian ini jelas berdampak pada kualitas infrastruktur yang dapat mengganggu pelayanan publik,” ujar Hilmi.

Selain itu, Hilmi juga menyoroti kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menurutnya terus merugi, meski telah menerima penyertaan modal dari APBD.

“BUMD ini seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah, bukan malah menjadi beban. DPRD harus memanggil para direktur BUMD tersebut untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka,” tambahnya.

Dalam aksi tersebut, Tasril Jamal, anggota DPRD dari Fraksi PKB, turun langsung menemui para mahasiswa dan melakukan diskusi terbuka di jalan. Tasril mengakui bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa sangat relevan dengan kondisi Kota Tangerang saat ini. Ia berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke dalam rapat DPRD bersama instansi terkait.

“Apa yang mereka sampaikan sangat relevan dengan situasi yang ada. Saya berjanji akan menindaklanjuti ini,” kata Tasril sambil menandatangani fakta integritas yang diajukan oleh mahasiswa.