RASIOO.id – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna, memprotes keputusan penghapusan anggaran pembangunan RSUD Parung dari APBD 2025.
Menurutnya, langkah ini akan berdampak buruk pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika anggarannya dicoret, sampai kapan pelayanan di rumah sakit akan terus tertunda?” kata Sutisna dalam pernyataannya.
Sutisna menambahkan bahwa meskipun anggaran pembangunan RSUD Parung cukup besar, seharusnya bisa dianggarkan secara bertahap, bukan dihapus sepenuhnya.
Saat ini, RSUD Parung masih berstatus sebagai klinik utama dan membutuhkan peningkatan fasilitas.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan 2, Beben Suhendar, turut menyuarakan isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur.
Menurut Beben, Bogor Timur telah mendapat tawaran hibah lahan seluas 30 hektare, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
“Tanah sudah ada yang siap dihibahkan, tapi sampai sekarang pemerintah belum serius memperjuangkannya,” ujar Beben.
Menanggapi protes terkait anggaran RSUD Parung, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui penghapusan anggaran tersebut.
Sastra berjanji akan memperjuangkan pengembalian anggaran pembangunan RSUD Parung dalam pembahasan APBD 2025.
“Saya bersama Badan Anggaran akan berusaha menganggarkannya kembali di tahun 2025, agar pembangunan RSUD Parung bisa terwujud,” ujarnya saat menutup sidang paripurna DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Simak rasioo.id di Google News
