Pj Bupati Bogor Bachril Bakri Minta Kebijakan Pemkab Selaras dengan Pemerintah Pusat

RASIOO.id – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus selaras dengan program prioritas pemerintah pusat, yang dikenal sebagai Asta Cita atau delapan misi utama serta 17 program prioritas nasional lainnya.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan peluncuran Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset Daerah “Siperjaka Berdasi” (Berprestasi dengan Inovasi) di Haris CCM, Cibinong, Senin, 11 November 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, jajaran staf ahli, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, serta para camat se-Kabupaten Bogor.

Bachril menyampaikan, bahwa seluruh perangkat daerah perlu mencermati dan menyesuaikan tugas serta fungsi masing-masing sesuai dengan Asta Cita dan program-program prioritas yang menjadi visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Masing-masing perangkat daerah perlu mendalami tugas dan fungsinya, serta menentukan mana saja yang harus diselaraskan dalam perencanaan program dan kegiatan,” ujar Bachril.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Bogor akan melakukan evaluasi untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan arahan kebijakan pemerintah pusat, sesuai dengan pesan Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center (SICC) pada 7 November lalu.

Presiden menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam program dan penganggaran untuk mencapai target nasional.

Lebih lanjut, Bachril menjelaskan bahwa Permendagri No. 15 Tahun 2024 mengarahkan agar penyusunan APBD 2025 fokus pada sektor-sektor penting, termasuk pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pencapaian standar pelayanan minimal, pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk program prioritas yang telah ditetapkan.

“Saya berharap kegiatan ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam kepada seluruh peserta mengenai proses penyusunan APBD 2025, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai pedoman perundang-undangan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bachril juga memperkenalkan “Siperjaka Berdasi” (Berprestasi dengan Inovasi), sebuah sistem penilaian yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk menilai kinerja keuangan dan aset daerah di seluruh perangkat daerah.

“Sistem ini bertujuan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah atas kinerja pengelolaan keuangan dan aset yang baik,” ungkap Bachril.

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar