RASIOO.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi II melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jumat, 15 November 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai jalur serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menjelaskan bahwa sidak tersebut mencakup kunjungan Komisi I ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Plaza Kebun Raya dan lahan calon Kantor Kelurahan Pakuan, serta Komisi II ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Tugas kami memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap ‘on the track’ dan memberikan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait pelayanan di instansi pemerintah Kota Bogor,” kata Rusli, yang juga koordinator Komisi I dan II.
Komisi I: Soroti Penurunan Kunjungan dan Rencana Kantor Kelurahan
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyoroti penurunan jumlah pengunjung ke MPP Kota Bogor. Ia meminta pemerintah kota meningkatkan promosi dan mengintegrasikan layanan lembaga vertikal dengan Pemkot Bogor.
“Dengan nilai sewa Rp1,3 miliar per tahun, seharusnya MPP mampu memberikan pelayanan maksimal. Pemkot Bogor harus segera melakukan integrasi menu layanan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai keperluan di satu tempat,” tegas Karnain.
Selain itu, Karnain menyoroti pentingnya percepatan realisasi lahan dan bangunan Kantor Kelurahan Pakuan di Kecamatan Bogor Selatan. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai pada 2025 demi meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Kehadiran kantor kelurahan yang baru akan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kami mendesak proyek ini terealisasi sesuai jadwal,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Komitmen Kelola Pokir yang Transparan, Dukung MCP KPK
Komisi II: Perbaikan Proses Perizinan dan Pendapatan Asli Daerah
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyoroti pelayanan perizinan di DPMPTSP yang berkaitan dengan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasbi menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha untuk mempermudah pengurusan izin.
“Banyak keluhan dari warga dan pengusaha soal rumitnya proses perizinan. Sosialisasi yang lebih baik dapat meningkatkan investasi masuk ke Kota Bogor,” ujar Hasbi.
Hasbi juga meminta DPMPTSP memberikan asistensi kepada Dinas PUPR terkait pengelolaan PBG (Pengganti IMB). Menurutnya, pengawasan ekstra diperlukan untuk memastikan tidak ada penurunan pendapatan dari sektor perizinan selama masa transisi tersebut.
“Kami meminta DPMPTSP memastikan pendapatan dari PBG tidak bocor. Di masa transisi ini, kerja sama yang erat dengan PUPR menjadi kunci agar PAD tetap optimal,” jelas Hasbi.
Sidak yang dilakukan DPRD Kota Bogor menjadi bukti nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan berbagai masukan dan rekomendasi, DPRD Kota Bogor berharap pelayanan publik semakin optimal dan pendapatan daerah dapat terus meningkat guna mendukung pembangunan kota yang lebih baik. (ADV)
Simak rasioo.id di Google News
Komentar