Ribuan THL Kota Tangerang Gagal Jadi PPPK, Demonstran Tuntut Kejelasan Pemkot

 

RASIOO.id – Ribuan tenaga harian lepas (THL) di Kota Tangerang yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu gelombang protes. Ratusan demonstran dari elemen masyarakat—terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat—menggelar aksi unjuk rasa, Rabu, 8 Januari 2025.

Aksi dimulai dari Stadion Benteng Reborn, dilanjutkan long march ke Gedung Cisadane, hingga berakhir di Kantor Wali Kota Tangerang.

Koordinator aksi, Saeful Basri, menyatakan kekecewaannya atas nasib ribuan THL yang telah lama mengabdi namun gagal mendapatkan kepastian sebagai PPPK.

“Kami sangat menyayangkan ribuan THL, yang bertahun-tahun bekerja untuk Kota Tangerang, justru tidak diangkat menjadi PPPK. Padahal, kuota formasi yang diajukan sudah mencukupi. Kami mendesak Pemkot memberikan kejelasan resmi atas masalah ini,” ujar Saeful, yang akrab disapa Marsel.

Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan Pemkot Tangerang. “Tahun 2022, Pemkot mengajukan formasi THL yang cukup untuk memenuhi kuota PPPK. Namun, tahun ini hanya sebagian kecil yang lolos. Pemerintah harus memenuhi janjinya untuk mengangkat seluruh THL,” tegasnya.

Baca Juga: Gabungan Massa di Kota Tangerang Gelar Aksi Solidaritas THL di Gedung Cisadane

Situasi Memanas

Aksi yang berlangsung hingga sore hari sempat memanas ketika demonstran membakar atribut sebagai bentuk protes. Mereka juga mendesak bertemu langsung dengan pejabat terkait, namun tidak satu pun perwakilan pemerintah hadir untuk menemui massa.

“Kami tidak akan berhenti sebelum seluruh THL mendapatkan keadilan. Aksi ini akan terus kami lakukan sampai tuntutan terpenuhi,” pungkas Marsel.

 

Menanggapi polemik ini, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menyatakan pihaknya akan menginvestigasi proses seleksi PPPK.

“Banyak THL yang tidak lolos seleksi PPPK menyampaikan keprihatinan mereka. Kami akan memanggil BKPSDM dan lembaga terkait untuk membahas ketidaksesuaian kuota, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Rusdi.

DPRD juga berjanji mendorong transparansi dan keadilan dalam seleksi PPPK. “Kami akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan-RB untuk memastikan seleksi mendatang lebih baik dan berbasis data yang akurat,” tutupnya.

 

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar