RASIOO.id – Viralnya pernyataan Ketua Asosiasi Perangkat Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar yang meminta penambahan mobil operasional desa di tahun 2025 menuai banyak kritik dari pelbagai kalangan.
Terlebih, pemerintah desa baru saja diberikan motor NMAX dan sudah ada satu unit mobil operasional.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor pun langsung angkat bicara terkait persoalan ini.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menjelaskan, seluruh kegiatan sudah direncanakan pada tahun 2024. Sehingga, usulan permintaan mobil operasional desa yang diminta Apdesi tidak masuk pada perencanaan APBD tahun 2025.
“Belum (masuk), karena program tahun ini sudah direncanakan di tahun kemarin, muncul lah perencanaan, dan kegiatan yang sudah masuk APBD 2025,” kata dia.
Terlebih, kata dia, ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah yang menyebabkan sejumlah program yang sudah direncanakan di 2024, akhirnya dipangkas.
Apalagi, sambung Renaldi, permintaan mobil operasional desa yang kedua, yang dinilai baru dan tidak mendesak untuk pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Di tengah jalan, hari ini ada kebijakan-kebijakan penyesuaian, kita melakukan penyesuaian itu,” jelasnya.
Renaldi menjelaskan, para kepala desa harus menggunakan Alokasi Anggaran Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang ada.
Sehingga, tidak boleh ADD digunakan untuk membeli mobil jika tidak disetujui pemerintah daerah.
“Temen-temen di desa juga harus bisa membaca prioritas, melihat postur APBDes, kemudian harus membaca kepekaan-kepekaan kondisi yang ada di masyarakat karena masyarakat menilai semua kinerja kita,” tutup dia.
Simak rasioo.id di Google News
