RASIOO.id – Rudy Susmanto memimpin rapat strategis bersama jajaran perangkat daerah di Aula Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin 02 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas tiga agenda krusial yang dinilai menentukan arah keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Tiga fokus utama yang dibedah yakni persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2028, penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, serta penguatan sistem perizinan berbasis digital yang terintegrasi.
Antisipasi 222 Kades Berakhir Masa Jabatan
Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun langkah dini menyusul akan berakhirnya masa jabatan 222 kepala desa pada 2028. Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di tingkat desa, skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah dipersiapkan.
Selain itu, regulasi atau payung hukum yang komprehensif juga sedang dirancang agar proses transisi kepemimpinan tetap berjalan tertib, aman, dan kondusif. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan publik di desa tidak terganggu serta roda pemerintahan tetap stabil hingga pelaksanaan Pilkades serentak digelar.
Penataan TPA Galuga Jadi Prioritas Lingkungan
Agenda kedua yang menjadi perhatian serius adalah pembenahan TPA Galuga sebagai bagian dari strategi peningkatan sistem pengelolaan sampah daerah. Pemkab Bogor mendorong percepatan pembebasan lahan, pelebaran akses jalan menuju lokasi, hingga pengamanan aset lahan agar pengembangan kawasan dapat berjalan optimal.
Penanganan sampah dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu lingkungan jangka panjang yang membutuhkan solusi terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, penataan TPA Galuga diarahkan untuk mendukung sistem pengelolaan yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan.
Perizinan Digital dan Monitoring Real Time
Di sisi lain, penguatan sistem perizinan menjadi agenda strategis berikutnya. Pemkab Bogor menargetkan integrasi layanan perizinan dalam satu sistem digital yang dapat dipantau secara real time.
Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses layanan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Digitalisasi perizinan juga diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Kabupaten Bogor.
Bupati Rudy Susmanto menekankan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap berpijak pada aspek hukum dan keberlanjutan pembangunan.
Melalui pembahasan tiga isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Komentar