RASIOO.id – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Tangerang menggelar konsolidasi solidaritas pasca Lebaran di Jalan H. Sutami, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten pada Kamis, 26 Maret 2026.
Konsolidasi tersebut menjadi respons atas peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andri Yunus, yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Organisasi yang terlibat dalam konsolidasi ini antara lain GMNI, HMI, HMI MPO, dan PMII. Mereka sepakat menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan tersebut serta mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku hingga aktor intelektual di baliknya.
Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi di negara hukum. Menurutnya, tindakan intimidatif semacam itu jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
“Penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andri Yunus merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi di Indonesia sebagai negara hukum. Ini adalah bentuk intimidasi yang melanggar HAM. Dalam Pasal 28G UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan,” ujar Elwin kepada awak media.
Ia menambahkan, negara harus hadir secara nyata dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, kata dia, harus menjadi landasan utama dalam penanganan kasus tersebut.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum, baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat. Pelaku dan otak intelektual di balik serangan ini harus diusut tuntas secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Tangerang, M. Rhama Doni, menegaskan, bahwa pihaknya menyoroti arah penanganan kasus tersebut dan memperingatkan bahaya yang lebih luas terhadap demokrasi.
“Hari ini Demokrasi kita dalam cengkeraman otoritarianisme, hentikan impunitas, tegakkan supremasi sipil. Tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah bentuk teror yang secara terang-terangan mengancam kebebasan berekspresi, membungkam kritik, dan merusak fondasi demokrasi yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.
Ia menilai, peristiwa ini mencerminkan gejala menguatnya praktik otoritarianisme yang menyusup ke ruang demokrasi. Ketika aktivis HAM diserang, yang disasar bukan hanya individu, tetapi juga keberanian publik untuk bersuara.
“Kasus ini harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan atau kepentingan yang berupaya melindungi pelaku, siapapun mereka,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan, merujuk Pasal 65 Undang-Undang TNI, setiap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum wajib tunduk pada peradilan umum.
“Oleh karena itu, setiap upaya menggiring kasus ini ke peradilan militer merupakan bentuk pengingkaran terhadap supremasi sipil dan akuntabilitas publik. Peradilan militer berpotensi menjadi ruang gelap yang menjauhkan proses hukum dari pengawasan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam konsolidasi ini akan adanya aksi. Aksi tersebut direncanakan akan digelar pada Rabu, 1 April 2026, di Tugu Adipura, Kota Tangerang. Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk menekan aparat penegak hukum agar bekerja secara serius dan transparan.
Dengan ini, Cipayung Plus Kota Tangerang berharap negara benar-benar hadir dalam menjamin keadilan, bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik nyata yang dirasakan oleh seluruh warga negara.
Komentar