RASIOO.id — Rencana pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah menjadi sorotan publik. Program yang awalnya dirancang sebagai penunjang distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mendadak viral dan menuai pro-kontra.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, angkat bicara untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut bukan program baru, melainkan sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2025.
Menurutnya, jumlah unit motor listrik yang dianggarkan mencapai 21.801 unit, lebih rendah dari rencana awal sebanyak 25.000 unit. Ia juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.
“Angka yang beredar itu tidak benar. Jumlahnya sudah disesuaikan dan tidak sebesar yang viral di media sosial,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, setiap unit motor listrik dipatok sekitar Rp42 juta. Dadan menyebut angka tersebut masih berada di bawah harga pasar yang berkisar Rp52 juta per unit, sehingga dinilai efisien dari sisi pengadaan.
Motor listrik ini dirancang sebagai kendaraan operasional bagi kepala SPPG di berbagai daerah. Fungsinya untuk mempercepat distribusi makanan bergizi, terutama ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Namun demikian, kebijakan ini tetap memantik pertanyaan, terutama terkait urgensi dan prioritas anggaran. Di tengah kebutuhan program gizi yang luas, sebagian pihak menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar perlu dikaji lebih mendalam.
Dari sisi pemerintah, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pembelian motor listrik untuk BGN pada tahun anggaran berjalan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara.
Sementara itu, DPR RI melalui Komisi IX berencana memanggil pihak BGN untuk meminta penjelasan lebih rinci. Fokusnya adalah pada transparansi anggaran serta urgensi pengadaan kendaraan dalam skala besar tersebut.
Polemik ini pun membuka diskusi lebih luas: sejauh mana belanja penunjang seperti kendaraan operasional benar-benar berdampak langsung pada efektivitas program gizi nasional.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, publik kini menanti kejelasan—apakah ribuan motor listrik ini akan menjadi solusi distribusi, atau justru menambah beban anggaran tanpa dampak signifikan.
Komentar