RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor mulai memperketat validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) non aktif melalui proses ground check. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Cibinong, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperkuat program jaminan kesehatan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa validasi data menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk memastikan program UHC berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan pengelolaan data sosial di Kabupaten Bogor cukup kompleks, mulai dari perubahan kondisi ekonomi masyarakat hingga potensi ketidaktepatan sasaran bantuan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar proses validasi berjalan maksimal.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menekankan pentingnya verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data sesuai kondisi riil masyarakat.
“Data bukan sekadar angka. Kalau tidak akurat, kebijakan juga bisa meleset. Ground check ini penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD, hingga pendamping sosial di lapangan.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah tantangan, mulai dari percepatan proses pendataan, pemerataan capaian, hingga peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
Pemkab Bogor menargetkan proses ground check dapat selesai sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan program UHC yang menjadi salah satu prioritas layanan publik di daerah.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Bogor dan C menegaskan komitmennya dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komentar