RASIOO.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah resmi ditutup permanen setelah terbukti melanggar standar operasional dan keamanan pangan.
Langkah tersebut diambil di tengah mencuatnya dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMKN 6 Semarang, Jawa Tengah, usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Berdasarkan data BGN, sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing setelah menyantap menu MBG pada Jumat 31 Juli 2026.
Menanggapi insiden tersebut, Kepala BGN Sudaryono langsung mengunjungi para korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia menegaskan bahwa pemerintah menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerima manfaat.
“Keamanan pangan adalah prioritas utama. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tegas Sudaryono.
Sebagai langkah awal, operasional SPPG Karangturi, dapur penyedia makanan bagi SMKN 6 Semarang, resmi dihentikan sementara selama proses investigasi dan pengujian laboratorium berlangsung.
833 Dapur MBG Ditutup Permanen
Selain menghentikan sementara dapur yang diduga terkait insiden di Semarang, BGN juga menutup 833 dapur MBG secara permanen di berbagai wilayah Indonesia karena terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono memastikan pemerintah tidak akan memberikan pembayaran maupun insentif kepada dapur-dapur yang melakukan pelanggaran.
Sebaran dapur yang ditutup meliputi 98 titik di Sumatera, 311 titik di Jawa dan Madura, serta 424 titik di wilayah Indonesia lainnya.
Menurut BGN, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus memastikan seluruh makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Tata Kelola MBG Dievaluasi Total
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Sejumlah kebijakan baru pun mulai diterapkan, di antaranya mewajibkan setiap dapur MBG memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan minimal 300 penerima manfaat sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting.
Selain itu, distribusi MBG bagi siswa kini disesuaikan menjadi lima hari sekolah dalam sepekan, tidak lagi setiap hari, guna menjaga kualitas makanan yang disajikan.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyaringan penerima manfaat agar bantuan lebih difokuskan kepada keluarga miskin dan wilayah tertinggal. Dalam skema yang sedang dievaluasi, anak sekolah dari keluarga ekonomi menengah ke atas atau kelompok desil 8 hingga 10 berpotensi tidak lagi menjadi penerima MBG.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, aman, dan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Komentar