RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merealisasikan program bantuan penebusan ijazah bagi 988 siswa dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya tertahan akibat kendala biaya pendidikan.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin, 31 Agustus 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.
Dedie mengatakan, program penebusan ijazah menjadi bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya para lulusan yang ingin segera memasuki dunia kerja.
Menurutnya, ijazah menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan. Dengan terbebasnya ijazah dari persoalan administrasi, para penerima bantuan diharapkan bisa lebih mudah mencari pekerjaan.
“Harapannya tentu dengan penebusan ijazah ini, para siswa yang selama ini tertahan ijazahnya bisa melamar pekerjaan lebih mudah, tidak ada kendala lagi. Itu dulu nomor satu,” ujar Dedie.
Pemkot Bogor juga mendorong para penerima manfaat yang nantinya sudah memperoleh pekerjaan agar mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung.
Jika kondisi ekonomi memungkinkan, tabungan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dedie menilai pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurutnya, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak dapat membantu meningkatkan pendapatan serta memutus rantai kemiskinan.
Program penebusan ijazah tersebut juga direncanakan menjadi kegiatan tahunan. Namun, pemerintah berharap jumlah penerima manfaat justru terus berkurang setiap tahun.
“Pada tahun ini, total ijazah yang dibantu penebusannya mencapai 988 ijazah,” tuturnya.
Dedie berharap jumlah tersebut dapat turun menjadi 700, 600, dan terus berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan angka penerima diharapkan menjadi indikator bahwa semakin sedikit keluarga yang mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan.
Selain program bantuan penebusan ijazah, Pemkot Bogor juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah sektor pembangunan lainnya, termasuk infrastruktur publik dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komentar