RASIOO.id – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan Rencana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RRAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan menyoroti ketepatan sasaran anggaran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa 6 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Pemkot Bogor menyampaikan RRAPBD 2027 sekaligus mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Penyelenggaraan Pasar dan Perda Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Dedie mengatakan penyusunan RRAPBD 2027 masih menunggu kepastian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita masih menunggu hasil pembahasan APBN dulu, karena buat pemerintah daerah itu sangat penting berapa sesungguhnya total alokasi anggaran transfer kepada daerah,” ujar Dedie.
Menurutnya, kepastian besaran dana transfer akan membantu Pemkot Bogor menyusun anggaran dan menentukan prioritas pembangunan secara lebih leluasa.
“Kalau sudah ada kejelasan, maka kita bisa merencanakan lebih baik, demikian juga dari provinsi. Kita akan lebih leluasa untuk menentukan prioritas,” tambahnya.
Meski masih menunggu kepastian dana transfer, Pemkot Bogor telah menyiapkan sejumlah prioritas pembangunan pada 2027. Fokus tersebut meliputi sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta PBI menjadi salah satu perhatian Pemkot Bogor. Anggaran tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp74 miliar.
Dedie mengatakan pemetaan kembali penerima berdasarkan desil akan dilakukan untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Ada pembiayaan untuk BPJS PBI yang sifatnya final melalui pemetaan kembali desil sesuai dengan aturan dan ketentuannya,” tuturnya.
Ia menegaskan penataan data penerima penting dilakukan mengingat nilai anggaran yang cukup besar.
“Supaya tepat sasaran, karena jumlahnya cukup besar, hampir Rp74 miliar kalau tidak salah. Tentu harus bisa dipastikan bahwa anggaran ini tepat sasaran,” katanya.
Selain kesehatan, Pemkot Bogor juga tetap memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan. Dedie menyebut porsi anggaran pendidikan dalam RRAPBD 2027 berada di atas batas minimal yang ditetapkan.
“Di luar itu, ada 24 persen untuk bidang pendidikan,” tutupnya.
Komentar