RASIOO.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang menyoroti efektivitas penggunaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dan mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai kurang produktif.
Catatan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu, 14 Oktober 2026. Meski mendukung Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi Demokrat meminta pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tangerang, Bagus Triyanto, menyoroti kondisi perdagangan di pasar tradisional yang dinilai masih sepi pembeli. Selain itu, fluktuasi harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
“Kebutuhan pokok masyarakat itu berjalan setiap hari, bukan bersifat insidentil. Kami meminta penjelasan resmi mengenai langkah konkret dinas terkait dalam mengantisipasi fluktuasi harga tersebut,” tegas Bagus.
Menurut Fraksi Demokrat, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pedagang dapat menjalankan usahanya.
Perhatian Fraksi Demokrat juga tertuju pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan sekitar 145.113 UMKM yang terdaftar di Kota Tangerang, pemerintah dinilai perlu memperkuat dukungan terhadap pemasaran dan distribusi produk lokal.
Fraksi Demokrat menilai pembinaan UMKM tidak cukup hanya melalui bimbingan teknis dan pengurusan perizinan. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memperoleh akses pasar, pendampingan usaha, serta pemantauan dan evaluasi agar program yang diberikan menghasilkan perkembangan nyata.
Selain persoalan ekonomi rakyat, Fraksi Demokrat mengkritik kegiatan seremonial yang masih dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Bagus menilai anggaran kegiatan semacam itu perlu dievaluasi apabila tidak memberikan dampak langsung yang sebanding bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk mendukung program yang lebih produktif dan menyentuh kebutuhan warga.
“Alangkah baiknya anggaran kegiatan seremonial dialihkan dan diwujudkan dalam bentuk implementasi program nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Tangerang,” pungkas Bagus.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Demokrat tetap menyatakan dukungan terhadap Raperda APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2027 untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
Dukungan tersebut disertai harapan agar pemerintah daerah memperhatikan masukan legislatif, terutama dalam menentukan prioritas belanja. Penguatan ekonomi rakyat, akses pemasaran UMKM, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan efisiensi kegiatan OPD menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.
Melalui pembahasan lanjutan tersebut, APBD 2027 diharapkan tidak hanya memuat rencana program, tetapi juga menghasilkan pelaksanaan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kota Tangerang.
Komentar