RASIOO.id – Karang Taruna Kabupaten Bogor mengklaim berhasil mencetak hampir 2.000 kader advokasi melalui program Sekolah Advokasi yang digelar di 40 kecamatan. Ribuan kader tersebut digadang-gadang mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menyebut para kader telah dibekali materi advokasi di sejumlah sektor strategis, mulai dari hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Tak tanggung-tanggung, Heri yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor itu mengklaim pelatihan tersebut juga menghadirkan praktisi secara langsung. Harapannya, para kader tidak sekadar memahami teori, tetapi mampu turun tangan ketika masyarakat menghadapi persoalan.

“Kita menghadirkan langsung praktisi dalam kegiatan Sekolah Advokasi itu. Sehingga, para kader yang sudah mengikuti sekolah advokasi diharapkan mampu melakukan advokasi dalam setiap permasalahan masyarakat,” kata Heri.

Heri bahkan menilai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat tidak selalu rumit. Kerap kali, warga hanya terkendala minimnya pengetahuan mengenai prosedur dan akses terhadap layanan pemerintah.

Salah satu yang disorot adalah program Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bogor. Menurutnya, masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah daerah melalui akses menggunakan KTP sesuai ketentuan.

“Pak Bupati Bogor sudah memberikan program UHC yang 100 persen kesehatan gratis, cukup dengan KTP masyarakat bisa mengakses kesehatan tersebut. Diharapkan para kader mampu mengadvokasi itu,” ujarnya.

Namun, dengan hampir 2.000 kader yang diklaim telah dilatih, pekerjaan rumah Karang Taruna kini justru semakin besar. Publik tentu menunggu sejauh mana ribuan kader yang dilatih dengan anggaran negara tersebut benar-benar mampu hadir dan menyelesaikan persoalan warga, bukan sekadar menjadi peserta pelatihan bersertifikat.

Heri sendiri meminta para kader tidak berhenti setelah mengikuti sekolah advokasi. Mereka dituntut lebih peka terhadap persoalan di lingkungan masing-masing dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di Sekolah Advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat,” katanya.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Karang Taruna Kabupaten Bogor juga menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Lembaga ini diproyeksikan menjadi wadah resmi bagi para kader dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat.

“Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa Sekolah Advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga,” tutupnya.

Kini, klaim hampir 2.000 kader advokasi itu tinggal menunggu pembuktian. Sebab, ukuran keberhasilan advokasi bukan terletak pada banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.