Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Mahasiswa Tangerang Gagal Terima Bansos Pendidikan Rp6 Juta

RASIOO.id – Ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Mahasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menuai sorotan. Sejumlah mahasiswa dari keluarga prasejahtera mengaku gagal mendapatkan bantuan pendidikan senilai Rp6 juta karena status tingkat kesejahteraan atau desil dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab, mahasiswa yang mengaku berasal dari keluarga kurang mampu justru tercatat dalam kategori Desil 6 sehingga tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan.

Salah satu syarat Bansos Mahasiswa Kota Tangerang adalah memiliki KTP Kota Tangerang dan masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 berdasarkan DTSEN. Dengan ketentuan tersebut, mahasiswa yang tercatat pada Desil 6 tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran.

Ironisnya, persoalan ini tidak hanya dialami warga yang belum pernah mengajukan pembaruan data. Ada mahasiswa yang mengaku telah berupaya meminta penyesuaian desil sejak jauh-jauh hari, tetapi status dalam sistem belum berubah hingga pendaftaran bantuan ditutup.

Salah satunya dialami Muhamad Ulinuha. Saat ditemui di dekat kampusnya, Selasa, 17 November 2026, ia mengaku telah menghadapi persoalan ketidaksesuaian status desil selama dua tahun.

Bahkan, upaya meminta penyesuaian desil melalui kelurahan hingga Dinas Sosial Kota Tangerang belum membuahkan hasil.

“Awalnya itu sekitar dua tahun lalu, ketika saya baru mau mendaftar beasiswa. Saat itu saya belum tahu kalau harus menggunakan desil. Setelah mencari tahu, ternyata syaratnya Desil 1 sampai 5. Saya juga tidak tahu berapa desil saya karena sebelumnya tidak pernah ada survei atau komunikasi dari pihak Dinas Sosial. Namun, ketika saya cek ke Dinsos, tiba-tiba status saya tercatat di Desil 6,” ungkap Ulinuha.

Ia mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak Kelurahan Sukajadi untuk mengajukan penyesuaian desil. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.

“Saya terus berkomunikasi dengan Kelurahan Sukajadi untuk meminta penurunan desil, tetapi tidak bisa dan justru dilempar ke sana kemari. Ini menurut saya tidak masuk akal. Kondisi saya belum memiliki apa-apa, masih tinggal di kantor, dan secara ekonomi masih tergolong kurang mampu. Tetapi, bagaimana bisa desil saya ditentukan tanpa sepengetahuan saya?” ujarnya.

Tidak berhenti di tingkat kelurahan, Ulinuha kemudian mendatangi Dinas Sosial Kota Tangerang pada awal Agustus 2026 untuk mengupayakan pemutakhiran data. Namun, ia menilai proses tersebut berjalan lambat.

Menurutnya, survei baru dilakukan pada akhir Agustus. Meski demikian, hingga 16 November 2026, belum ada kepastian mengenai hasil pembaruan status desil yang diajukannya. Sementara itu, masa pendaftaran Bansos Mahasiswa telah ditutup.

“Pada awal Agustus saya kembali berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kota Tangerang. Namun, survei baru dilakukan pada akhir Agustus. Sampai 16 November belum ada jawaban juga, sedangkan pendaftaran beasiswa sudah ditutup. Tidak ada jalan keluar yang diberikan. Lantas, apakah ini bisa disebut tepat sasaran?” tanyanya.

Menurut Ulinuha, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kegagalan mendapatkan bantuan pendidikan. Lebih dari itu, ia mempertanyakan kepastian kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses program pemerintah.

“Saya mempertanyakan hak saya sebagai mahasiswa. Selama dua tahun tidak ada kejelasan. Saya juga menduga penetapan desil saya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini yang saya pertanyakan, apakah penyalurannya sudah tepat sasaran? Jangan-jangan ada orang lain yang mengalami nasib serupa. Harus ada kejelasan dan ini menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kota Tangerang,” tegasnya.

Ia berharap Dinas Sosial segera memberikan kepastian atas pengajuan pemutakhiran data yang selama ini diperjuangkannya. Ia juga meminta instansi terkait menjelaskan tanggung jawabnya terhadap persoalan tersebut.

“Saya berharap data saya dan hak saya segera diselesaikan. Ini sudah lama saya perjuangkan. Saya juga mempertanyakan tanggung jawab pihak terkait atas persoalan yang menyangkut hak saya,” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangerang, Acep Wahyudi, menegaskan bahwa penyaluran Bansos Mahasiswa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Calon penerima harus masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Surat Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Miskin di Kota Tangerang.

“Pasti tepat sasaran, karena kami mengacu pada data DTSEN. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan yang menjadi prioritas adalah masyarakat yang masuk Desil 1 hingga 5 dengan identitas sebagai warga Kota Tangerang,” kata Acep.

Terkait keluhan mengenai ketidaksesuaian kategori desil, Acep menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan tersebut diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Ia juga mengakui proses pemutakhiran data masih berlangsung hingga November 2026.

“Terkait desil, itu merupakan pengelompokan yang diolah oleh teman-teman BPS Pusat. Memang masih banyak proses pembaruan data. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan BPS Pusat maupun Kementerian Sosial, sampai November 2026 ini masih ada proses pemutakhiran DTSEN,” jelasnya.

Acep menyebut masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan permohonan pemutakhiran data.

Menurutnya, pengajuan tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan pendampingan petugas Dinas Sosial.

“Bagi adik-adik atau masyarakat yang merasa pengelompokan desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa mengajukan permohonan pemutakhiran data agar disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Saat ini juga sudah ada beberapa cara yang bisa ditempuh, baik dengan bantuan teman-teman Dinas Sosial maupun dilakukan secara mandiri,” pungkasnya.

Persoalan ini menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kota Tangerang. Jangan sampai mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru kehilangan kesempatan hanya karena data kesejahteraannya belum diperbarui.

Sebab, ketepatan data semestinya menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan, bukan justru menjadi penghalang bagi mereka yang membutuhkan.

Komentar