RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menggarap potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Digitalisasi transaksi hingga penerapan parkir jam malam menjadi strategi untuk meningkatkan penerimaan sekaligus menekan kebocoran pendapatan.
Sebagai kota jasa, Kota Bogor memiliki potensi penerimaan yang cukup besar dari sektor parkir. Karena itu, Pemkot Bogor mendorong pembenahan sistem pengelolaan parkir agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengintegrasikan data transaksi parkir secara real-time, baik dari pengelola parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, integrasi data transaksi diperlukan untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah.
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran,” kata Dedie saat menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Dedie, pengelolaan parkir harus didukung sistem informasi yang terintegrasi agar pemerintah dapat memantau transaksi dan mencocokkan data penerimaan daerah.
Selain itu, digitalisasi pembayaran juga akan diperkuat melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, hingga sensor otomatis. Penerapan teknologi tersebut perlu dibarengi tata kelola yang jelas agar setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkot Bogor juga mendorong penguatan regulasi perparkiran. Pengaturan tersebut mencakup manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.
Regulasi itu juga harus diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir serta retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Tak hanya sistem pembayaran, profesionalisme juru parkir juga menjadi perhatian. Dedie menilai mekanisme perekrutan dan penggajian petugas perlu diatur agar mereka dapat bekerja secara profesional.
Penataan lokasi parkir turut masuk dalam agenda pembenahan, termasuk kemungkinan menetapkan kawasan pengendalian parkir di titik kemacetan dan lokasi dengan aktivitas lalu lintas tinggi.
Pemkot Bogor juga mempertimbangkan penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal.
Parkir Malam Dibidik, Target PAD Naik Jadi Rp11 Miliar
Selain digitalisasi, Pemkot Bogor mulai membidik sejumlah lokasi untuk penerapan sistem parkir jam malam.
Sedikitnya tiga kawasan masuk dalam pembahasan awal, yakni Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, ketiga lokasi tersebut memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi sehingga dinilai berpotensi mendongkrak penerimaan daerah.
“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.
Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor masih melakukan pendataan terhadap lokasi yang akan masuk dalam skema parkir malam. Jenal sebelumnya menargetkan pendataan tersebut rampung pada pertengahan November 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Bahkan, Jenal memasang target kenaikan penerimaan dari Rp4 miliar pada tahun ini menjadi Rp11 miliar pada tahun depan.
“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.
Dalam rencana penerapannya, lokasi parkir malam akan dijaga petugas resmi. Layanan tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir baru untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, jumlah petugas yang dibutuhkan masih menunggu hasil pendataan Dishub.
“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.
Jenal menegaskan, pembenahan sektor perparkiran harus terus berjalan agar potensi pendapatan daerah tidak terbuang akibat sistem pengelolaan yang belum optimal.
“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya.
Dengan digitalisasi transaksi dan rencana parkir malam, Pemkot Bogor berharap sektor perparkiran tidak hanya menjadi sumber retribusi, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan yang lebih transparan dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.












Komentar