RASIOO.id — Wacana menjadikan Kota Tangerang sebagai kota berbasis aerotropolis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 menuai sorotan tajam. Di balik narasi besar tentang daya saing dan masa depan kota, muncul kritik bahwa perencanaan tersebut belum sepenuhnya berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), arah kebijakan yang diusung terlihat ambisius—mulai dari penguatan infrastruktur hingga integrasi kawasan berbasis bandara. Namun, ketika isi dokumen dikaji lebih dalam, sejumlah pihak menilai terdapat jurang antara konsep besar dan kebutuhan dasar warga.
Jurnalis senior Marsudin Hasan, atau yang akrab disapa MH, secara terbuka mengkritisi arah tersebut. Ia menilai pemerintah terlalu cepat melompat pada gagasan makro, sementara persoalan klasik kota masih belum terselesaikan.
“Dokumennya memang terlihat ambisius, tapi tidak berpijak pada kebutuhan paling mendesak. Warga masih bicara soal banjir, jalan rusak, dan kemacetan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurut MH, dorongan menuju konsep aerotropolis—yang ditandai dengan rencana pembangunan jalan, jembatan, hingga pembebasan lahan—tidak diimbangi kesiapan infrastruktur dasar. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti membangun sesuatu yang megah tanpa fondasi kuat.
“Kalau genangan masih terjadi setiap hujan dan drainase belum optimal, lalu kita bicara aerotropolis, ini seperti membangun atap tanpa fondasi,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada penanganan banjir yang dinilai masih bersifat parsial. Program seperti pembangunan embung dan normalisasi sungai dianggap belum cukup untuk menjawab persoalan secara menyeluruh.
Di sektor ekonomi, MH menilai program yang disusun belum memiliki skala besar yang mampu mendorong perubahan signifikan. Pendampingan UMKM, bantuan modal, dan pelatihan kerja masih dinilai terbatas dampaknya untuk kota sebesar Tangerang.
“Kalau skalanya kecil, dampaknya juga kecil. Ini kota besar, harusnya berani dengan program yang lebih masif,” ujarnya.
Ia juga mengkritik dominasi kegiatan berbasis event seperti job fair, pameran, dan lomba yang rutin digelar setiap tahun tanpa evaluasi dampak yang jelas. Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi menjadi sekadar seremonial tanpa hasil nyata.
Tak hanya itu, sektor lingkungan hidup pun tak luput dari perhatian. Target penambahan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon dinilai masih jauh dari cukup untuk mengimbangi kepadatan kota.
“Menanam ratusan pohon untuk kota sebesar ini itu sangat minim. Lebih simbolik daripada solusi,” katanya.
Dalam aspek pembangunan fisik, proyek seperti skybridge dan gedung parkir juga dipertanyakan urgensinya. MH menilai kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama.
Sementara itu, rencana digitalisasi layanan publik melalui puluhan aplikasi dinilai berisiko tidak efektif jika tidak terintegrasi dengan baik.
“Aplikasi banyak tapi masyarakat bingung, ini yang sering terjadi. Jangan sampai jadi proyek teknologi tanpa manfaat nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, program bantuan sosial dengan anggaran besar dinilai masih bersifat jangka pendek karena belum menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat.
“Bansos itu penting, tapi kalau tidak dibarengi penguatan ekonomi, masyarakat akan terus bergantung,” tambahnya.
Lebih jauh, MH juga mengingatkan kondisi fiskal daerah yang dinilai belum sepenuhnya mendukung banyaknya program yang direncanakan. Dengan potensi keterbatasan anggaran, risiko program tidak berjalan optimal menjadi perhatian serius.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa arah pembangunan harus kembali pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kota ini tidak butuh program yang hanya terlihat megah di atas kertas. Warga butuh solusi konkret—tidak banjir, jalan bagus, pelayanan cepat,” tegasnya.
RKPD 2027 kini menjadi cermin arah masa depan Kota Tangerang. Di tengah ambisi besar yang diusung, publik menanti apakah kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan warga—atau kembali menjadi rencana indah yang berhenti di atas kertas.
Komentar