RASIOO.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya menyoroti persoalan pendidikan dan sosial di Kota Tangerang, mulai dari anak tidak sekolah, kemiskinan, hingga pengangguran.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertema “Membaca Wajah Pendidikan dan Sosial Kota Tangerang: Antara Kebijakan Publik, Ketimpangan, dan Hak Masyarakat” yang digelar di Hortus Coffee, Rabu, 7 Oktober 2026.
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Feriyansyah, Dekan FEB UMT sekaligus Ketua Orda ICMI Tangerang Prof. Dr. Hamdani, akademisi UNIS Dr. Nursanda Rizki Adhari, serta kader HMI Cabang Tangerang Raya.
Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya, Aji Mustajar, mengatakan kegiatan tersebut digelar karena masih terdapat persoalan pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak sosial masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Teman-teman HMI melihat fenomena ketimpangan dan hak-hak masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan sosial, ini rasa-rasanya belum terealisasi secara komprehensif,” ujar Aji.
Aji menegaskan, HMI tidak ingin diskusi tersebut berhenti sebagai forum bertukar pendapat. HMI berencana mengawal persoalan pendidikan dan sosial melalui penyusunan naskah akademis yang nantinya dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
“Teman-teman HMI bukan hanya sekadar mengadakan diskusi publik yang sifatnya memang hanya sekadar dialog. Di kemudian hari, HMI bakal mengawal isu-isu sosial dan pendidikan, khususnya kita bakal membawa semacam naskah akademis,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menjelaskan program Gampang Sekolah yang dijalankan pemerintah berfokus pada kemudahan akses sekaligus peningkatan mutu pendidikan.
Wahyudi juga menjelaskan penanganan anak tidak sekolah (ATS) dilakukan melalui pendataan dan verifikasi. Pemerintah perlu memastikan apakah seorang anak belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau sudah menyelesaikan jenjang tertentu tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, persoalan ATS tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi. Administrasi kependudukan dan motivasi anak untuk bersekolah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Mobilitas penduduk di wilayah perkotaan turut membuat sebagian anak sulit terdata, terutama ketika keluarga belum menyelesaikan administrasi kependudukan.
“Ruang pendidikan di kota ini terbuka luas bagi masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu, itu aksesnya sama dari setiap jenjang. Artinya siapa pun punya hak yang sama,” kata Wahyudi.
Untuk menangani persoalan tersebut, Dinas Pendidikan bersama perangkat wilayah melakukan asesmen dan pendampingan hingga ke rumah. Pemerintah juga memberikan pemahaman kepada orang tua sekaligus mendorong anak kembali bersekolah.
Wahyudi juga menyoroti anak usia 16 hingga 19 tahun yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Menurutnya, program sekolah gratis dari pemerintah provinsi dan bantuan beasiswa dapat membantu mengurangi jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah.
Di bidang sosial, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Feriyansyah memaparkan sejumlah program perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial.
Program tersebut meliputi bantuan bagi pekerja rentan, bantuan sosial uang, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Pada 2026, sebanyak 22.865 pekerja rentan telah masuk dalam program jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berasal dari sejumlah kelompok pekerja, seperti pengemudi ojek, pedagang kaki lima, tukang becak, pekerja rumah tangga, dan buruh lepas yang memenuhi kriteria.
Feriyansyah mengatakan data Dinas Sosial mencatat hampir 25.000 pekerja rentan. Namun, anggaran yang tersedia baru mampu mencakup 22.865 orang.
“Total kita punya data yang ada hampir 25.000, tapi kita baru bisa memberikan 22.865 yang baru kita anggarkan. Ke depannya mudah-mudahan bisa ditambah lagi,” ujar Feriyansyah.
Selain jaminan sosial pekerja rentan, Dinsos menargetkan 3.000 penerima bantuan sosial uang. Hingga kini, bantuan telah disalurkan kepada 2.600 orang.
Untuk bantuan modal usaha, dari target 150 penerima, sebanyak 102 orang dinyatakan memenuhi kriteria dan proses penyaluran masih berjalan.
Dinsos juga melibatkan 990 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 104 kelurahan untuk membantu menjangkau warga yang membutuhkan.
Program pemberdayaan lainnya berupa pelatihan keterampilan seperti cukur rambut, pijat, dan tata boga bagi masyarakat miskin dan rentan.
Sementara untuk bidang pendidikan, pemerintah menyediakan bantuan sosial sebesar Rp6 juta per mahasiswa bagi mahasiswa dari keluarga rentan yang memenuhi kriteria.
Dekan FEB UMT sekaligus Ketua Orda ICMI Tangerang, Prof. Dr. Hamdani, menilai program yang dipaparkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah cukup konkret.
Namun, menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses sekolah. Perkembangan teknologi, kondisi psikologis anak, pembentukan karakter, serta lingkungan sekolah juga perlu mendapat perhatian.
Ia menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang dapat berdampak serius terhadap anak. Karena itu, pendidikan menurutnya tidak cukup hanya memastikan anak mendapatkan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman.
“Pendidikan itu membentuk karakter, kepribadian yang memang berbudi pekerti yang luhur, sehingga pendidikan itu memang bisa memanusiakan manusia,” ujar Hamdani.
Hamdani juga mendorong pemerintah memperluas akses beasiswa pendidikan tinggi agar semakin banyak warga Kota Tangerang dari keluarga rentan dapat melanjutkan kuliah.
Menurutnya, peningkatan rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang.
“Program pendidikan ramah anak perlu diperkuat agar sekolah tidak hanya berfokus pada capaian akademik. Pendidikan juga harus membangun kepribadian, menanamkan budi pekerti, dan mencegah perundungan,” pungkasnya.
Komentar