RASIOO.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Bogor mendorong pemuda untuk mengambil peran strategis dalam membangun kesadaran hukum dan memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan saat LBH Ansor menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Advokasi bagi anggota Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu, 21 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Club House PT SBI, Desa Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal, itu menjadi bagian dari rangkaian pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal Masa Bakti 2026–2031.
Sekolah Advokasi tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas pemuda untuk memahami persoalan hukum, memperjuangkan hak masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan.
Dalam pemaparannya, LBH Ansor mengangkat materi bertajuk “Advokasi Hukum di Indonesia”. Pembahasan mencakup konsep dan ruang lingkup advokasi hukum, sistem bantuan hukum, peran organisasi bantuan hukum, strategi advokasi, hingga sinergi pendidikan hukum dengan gerakan pendampingan masyarakat.
Materi tersebut menekankan bahwa advokasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau litigasi. Lebih dari itu, advokasi juga mencakup langkah nonlitigasi dan advokasi kebijakan.
Beberapa di antaranya meliputi pendidikan hukum, konsultasi, pendampingan, pengorganisasian masyarakat, pengaduan, negosiasi, hingga upaya mendorong kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pemuda Harus Menjadi Subjek dalam Perjuangan Keadilan
Ketua LBH Ansor Kabupaten Bogor, Sanusi, S.H., menegaskan bahwa pendidikan advokasi hukum bagi pemuda merupakan investasi penting untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan berani memperjuangkan keadilan.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan hukum dan ketidakadilan terjadi di lingkungan masyarakat. Mereka perlu memiliki pengetahuan, keberanian, serta kemampuan untuk mengambil peran dalam mengawal hak-hak masyarakat.
“Kami memandang bahwa advokasi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab advokat atau lembaga bantuan hukum. Pemuda juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesadaran hukum, mengawal kepentingan masyarakat, dan memastikan bahwa hak-hak warga negara mendapatkan perlindungan,” ujar Sanusi.
Ia berharap Sekolah Advokasi tidak berhenti sebagai kegiatan pendidikan, tetapi berkembang menjadi gerakan nyata untuk memperluas akses keadilan di tengah masyarakat.
Sanusi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan, lembaga bantuan hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem pendampingan hukum yang mudah diakses, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan.
Karang Taruna Punya Posisi Strategis dalam Gerakan Advokasi
Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Posisi tersebut dinilai menjadi kekuatan penting untuk mengenali, mengawal, dan merespons berbagai persoalan sosial.
Sejumlah persoalan seperti konflik pertanahan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, ketimpangan pelayanan publik, hingga persoalan sosial lainnya membutuhkan keterlibatan pemuda yang memiliki pengetahuan dan kepedulian.
Melalui pembekalan tersebut, anggota Karang Taruna diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial dan kepemudaan, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi hukum, penghubung masyarakat dengan lembaga terkait, serta bagian dari gerakan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Bantuan Hukum Jadi Instrumen Memperluas Akses Keadilan
Selain strategi advokasi, materi Sekolah Advokasi juga membahas sistem bantuan hukum di Indonesia, termasuk landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, memperoleh akses terhadap keadilan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.
Melalui kegiatan ini, LBH Ansor Kabupaten Bogor berharap pemuda semakin memahami hak dan kewajiban hukum serta mampu mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan di lingkungannya.
Sekolah Advokasi tersebut juga diharapkan menjadi awal terbentuknya kolaborasi berkelanjutan antara LBH Ansor dan Karang Taruna dalam memperkuat literasi hukum serta memperluas gerakan advokasi masyarakat.















Komentar