Selain Aspirasi Masyarakat, Pembangunan SMPN 4 Citeureup Bogor Dikaji Berdasarkan Zonasi

RASIOO.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terus mengawal realisasi pembangunan SMPN 04 Citeureup dan SMPN di Pabuaran Kecamatan Cibinong.

Pembangunan tersebut  merupakan usulan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut sejak 2020 lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, tidak banyak masyarakat di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup dan Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong yang masuk ke sekolah SMP Negeri karena tidak ada sekolah negeri di daerah tersebut.

“Kita mengusulkan sejak 2020, kenapa harus dibuat kajian dulu, karena kita hari ini menggunakan sistem pendidikan zonasi,”kata Rudy Susmanto, Jumat 18 Agustus 2023.

“Kenapa di Pabuaran harus ada sekolah, karena bicara zonasi sekolah paling dekat adanya di jalan Moyor Oking di keluarahan Ciriung yang kedua di Pondok Rajeg,” sambung dia.

Baca Juga: Ajak Ojol Dengarkan Pidato Kenegaraan Jokowi, Rudy Susmanto : mereka juga pahlawan bangsa

Begitu pun di Desa Leuwinutug, meski ada lahan fasos dan fasum di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, namun di dekat lahan tersebut ada juga sekolah SMPN Negeri.

Sehingga tidak disarankan lahan tersebut untuk dibangun sekolah kembali.

“Di Citeureup sendiri kalau bicaranya Sukahati, bicaranya zonasi disebelahnya juga ada SMP. Tapi kalau bicara zonasi, calon siswa yang di desa Leuwinutug itu harus keluar dari desa,” ungkap dia.

Kendati demikian, ia tidak mempermasalahkan polemik pembangunan SMPN 04 Citeureup di Desa Leuwinutug tersebut, selagi ada jalan keluar untuk masyarakat Leuwinutug.

Baca Juga: Rudy Susmanto Ingin Pj Bupati Bogor Memiliki Rasa Cinta ke Kabupaten Bogor

“Bicara lokasinya mau disebelah manapun buat kami tidak jadi soal, yang terpenting aspirasi kami sampaikan dan mewakili repsentasi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya kecamatan Citeureup,” papar dia.

Sebab, lanjut Rudy, DPRD usulan pembangunan SMP 04 Citeureup di Desa Leuwinutug juga sudah sedari awal didukung oleh seluruh kepala desa di Kecamatan Citeureup.

“Kemudian, didukukung oleh beberapa tokoh masyarakat kami usulkan di 2020 difokuskan di 2021. Namun, karena Covid-19, di 2022 kita fokuskan kembali 2023 kami anggarkan kembali dan sampai bulan agustus pun belum terselesaikan,” papar dia.

 

Simak rasioo.id di GoogleNews

Lihat Komentar