Ratusan Kades di Bogor Ancam Boikot Pemilu Jika Tuntutannya Tak Dikabulkan

RASIOO.id – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor mengikuti unjuk rasa untuk menuntut sejumlah hal kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Kades Bantarsari, Lukmanul Hakim mengaku, setidaknya ada setengah dari 435 Kepala desa lengkap dengan perangkap desanya seKabupaten Bogor turut mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI itu.

“Dari Aceh sampai Papua hadir, ada sekitar 20.000. Kalau dari Kabupaten Bogor hampir tiap zona itu hadir sekitar 200 lebih, hampir setengahnya lah,” kata Lukman Kamis 23 November 2023.

“Kita menuntut pemerintah dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada 5 Desember 2023,” tegas dia.

Bahkan, ia meminta pemerintah memperhatikan masa purnabakti kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan setelah memasuki usia pensiun.

“Para kades ini menuntut DPR RI segera mengesahkan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode,” ucapnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah pusat memberi kewenangan lebih terhadap desa dalam mengelola dana desa.

Baca Juga: Ya Ampun,, Selain Dana Samisade Mantan Kades Kranggan juga Diduga Tilep Banprov Rp1,2 Miliar

“Saat ini 70 persen masih di atur oleh pemerintah pusat, sedangkan desa hanya memiliki kewenangan 30 persen,” keluh Lukman.

Ia mengklaim, aksi unjuk rasa itu merupakan inisiatif para kepala desa seluruh Indonesia tanpa diintervensi pejabat atau calon presiden 2024.

“Ini atas inisiatif sendiri, tidak dibiayai partai politik dan capres manapun, kami berangkat sendiri-sendiri bahkan patungan naik bis,” papar dia.

Menurutnya, para kades sepakat akan memboikot pemilu 2024 jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah pusat.

“Semua sepakat akan boikot Pemilu biar pemilu itu dilaksanakan oleh partai politik sedangkan kepala desa angkat tangan tidak terlibat,” ucapnya.

“Kedua, kami akan tenggelamkan partai-partai yang tidak mendukung revisi UU,” tutup Lukman.

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar