Rudy Susmanto Akhiri Jabatan Ketua DPRD dengan Prestasi Kenaikan APBD Terbesar Sepanjang Sejarah Kabupaten Bogor

RASIOO.ID –  Rudy Susmanto resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, sebuah posisi yang diembannya sejak 2019. Jabatan ini berakhir pada Agustus 2024, meskipun ia masih memimpin sebagai Ketua Sementara DPRD untuk periode 2024-2029. Rudy, yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024, telah mengajukan pengunduran diri untuk fokus dalam pencalonannya sebagai Bupati Bogor pada Pilkada tahun ini.

Dalam satu periode kepemimpinannya di DPRD, Rudy, yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Gerindra, mencatat prestasi yang signifikan. Ia berperan penting dalam peningkatan APBD Kabupaten Bogor melalui fungsi penganggaran DPRD. Selama masa kepemimpinannya, APBD Bogor mengalami kenaikan drastis.

Data dari Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa pada periode 2014-2019, APBD Kabupaten Bogor berada di kisaran Rp6 hingga Rp8 triliun dengan akumulasi kenaikan sebesar 34,83 persen. Namun, pada periode 2020-2024, anggaran daerah ini melonjak hingga mendekati Rp12 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini setara dengan 47,46 persen, dari Rp7,69 triliun pada 2020 menjadi Rp11,34 triliun pada akhir 2024. Capaian ini, boleh dibilang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bogor.

Rudy mengungkapkan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Peningkatan ini tak lepas dari kerja sama antara pemerintah dan DPRD dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan dana transfer pusat,” ujar Rudy di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, 10 September 2024.

Pendapatan daerah Kabupaten Bogor sempat fluktuatif pada periode 2015-2019. Angka pendapatan berkisar dari Rp5,97 triliun pada 2016 hingga mencapai Rp8,13 triliun pada 2019. Namun, di periode berikutnya, APBD mengalami lonjakan signifikan, meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19.

Pada 2020, pendapatan daerah mencapai Rp7,69 triliun. Kemudian, terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp9,85 triliun pada 2023. Target APBD untuk 2024 dipatok sebesar Rp11,34 triliun, yang mencerminkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan dalam Penyerapan Anggaran

Meski peningkatan APBD terlihat menjanjikan, Rudy mengakui adanya tantangan dalam penyerapan anggaran. Beberapa sektor masih menghadapi kendala dalam memaksimalkan alokasi dana yang telah disediakan. Karena itu, kata dia, koordinasi lebih lanjut diperlukan antara pemerintah daerah dan perangkat dinas untuk memastikan anggaran terserap secara optimal.

Tantangan lainnya adalah efektifitas penggunan APBD dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial.

Menurut Rudy, investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik semestinya dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempermudah mobilitas masyarakat. Karena itu, perencanaan yang baik serta kualitas pelaksanaan bebagai program pembangunan harus terus disempurnakan,

“Ke depan program infrastruktur harus berorientasi terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, Alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan harus benar-bernar orientasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, dan program kesehatan masyarakat juga harus dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

“Belanja program-program sosial seperti bantuan tunai, penyediaan layanan untuk kelompok rentan, dan dukungan untuk kegiatan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan kurang mampu,” imbuh dia.

Belanja daerah, lanjut Rudy juga harus mendorong sektor-sektor produktif, seperti pariwisata, industri, dan UMKM, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita juga harus kedepankan proyek-proyek yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan konservasi lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam,” papar Rudy.

Hal yang tak kalah penting lainnya, kata Rudy adalah soal transparansi dan akuntabilitas. Dia menekankan, pengelolaan APBD yang baik harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Salah satu membangun transparansi dan akuntabilitas yakni dengan pemanfataan teknologi digital,” tandas dia.