RASIOO.id – Masa jabatan Asmawa Tosepu sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bogor akan segera berakhir. Posisi ini bakal digantikan oleh Bachri Bakri, Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski hanya menjabat kurang dari setahun, Asmawa meninggalkan jejak penting melalui berbagai pencapaian, mulai dari penataan kawasan wisata Puncak hingga solusi konflik angkutan truk tambang di Parungpanjang.
Dilantik pada 31 Desember 2023, Asmawa langsung mengambil langkah tegas dengan menertibkan pedagang liar di kawasan wisata Puncak, salah satu destinasi unggulan Bogor. Pedagang yang sebelumnya mengokupasi area Puncak secara tak teratur kini dipindahkan ke rest area yang lebih tertata. Penataan ini membuat kawasan Puncak terlihat lebih rapi dan nyaman bagi wisatawan.
Namun, penataan ini bukan sekadar soal estetika. Asmawa bertekad menjadikan Puncak sebagai cerminan budaya lokal, khususnya budaya Sunda yang erat kaitannya dengan masyarakat Bogor. Dalam prosesnya, ia menggandeng seniman dan budayawan lokal untuk memberi masukan terkait simbol-simbol budaya yang bisa diterapkan di kawasan tersebut.
“Penataan kawasan Puncak bukan hanya soal kebersihan dan kenyamanan, tetapi juga tentang membuat warga Bogor merasa menjadi tuan rumah di wilayah mereka sendiri,” ujar Asmawa.
Baca Juga: Banyak Dipuji Warganet atas Kinerjanya, Asmawa Tosepu Ucapkan Terima Kasih
Lebih dari itu, Asmawa mendorong sinergi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam proyek penataan Puncak. Semua pihak, mulai dari aparat penertiban hingga pengisi area, bekerja secara gotong royong untuk memastikan hasil yang maksimal. Ia berharap penataan ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
Selain fokus pada kawasan wisata, Asmawa juga berperan besar dalam menyelesaikan masalah lalu lintas yang disebabkan oleh truk tambang di Parungpanjang. Untuk mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan akibat aktivitas truk tambang, Asmawa mengoptimalkan kantong parkir truk serta menerapkan pembatasan jam operasional. Solusi ini diharapkan bisa menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha tambang, pengemudi, dan masyarakat setempat.
“Kami ingin masyarakat yang bergantung pada sektor tambang tetap bisa bekerja, tanpa mengganggu kepentingan umum,” tambahnya.
Meskipun beberapa program belum sepenuhnya rampung, Asmawa berharap penggantinya dapat melanjutkan kebijakan yang telah berjalan. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dibuat,” katanya.
Di bawah kepemimpinan Asmawa, Kabupaten Bogor juga berhasil mendapatkan predikat Pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). UHC ini memastikan bahwa 97,48 persen penduduk Kabupaten Bogor sudah memiliki jaminan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah.
Asmawa pun terus menekankan pentingnya konsep “Berbaur” (Babarengan, Akur, Makmur) dalam setiap pengambilan keputusan. Semangat kebersamaan ini, katanya, harus selalu dijaga dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Semangat gotong royong dalam menata kawasan Puncak adalah contoh nyata, dengan keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan sektor swasta seperti Kadin, PTPN, serta SSBP,” pungkasnya.
Simak rasioo.id di Google News
