RASIOO.id – Meski tengah mengikuti Retreat di Magelang, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, nampaknya memantau segala kejadian di Kabupaten Bogor.
Rudy menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas segala kejadian yang melibatkan aparatur pemerintahan di Kabupaten Bogor. Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan yang melibatkan kepala desa dan perangkat daerah.
“Pada prinsipnya, apapun yang terjadi di Kabupaten Bogor, mereka adalah anak buah saya. Jika ada kesalahan, maka saya yang bertanggung jawab,” ujar Rudy, Selasa 25 Februari 2025.
Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas kejadian yang telah menimbulkan kekecewaan. Ia memastikan akan menindaklanjuti berbagai persoalan, termasuk kasus oknum kepala desa terkait distribusi nasi kotak., oknum kepala desa yang menggunakan kendaraan dinas untuk touring, dan usulan kendaraan operasional untuk kepala desa.
“Saya akan melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur. Insyaallah ini menjadi pelajaran berharga dan kejadian terakhir di Kabupaten Bogor. Saya butuh dukungan dari seluruh masyarakat, organisasi, dan media untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik,” tegasnya.
Evaluasi dan Pembinaan Aparatur
Rudy menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan pemanggilan terhadap kepala desa yang terlibat dalam berbagai polemik.
“Mungkin mereka lupa bahwa mereka adalah pejabat publik yang merepresentasikan masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam kondisi saat ini, saya bertanggung jawab untuk membina mereka dan menjadikannya bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Terkait pengajuan kendaraan operasional oleh kepala desa, Rudy menegaskan bahwa banyak kepala desa yang telah bekerja keras dan berdedikasi untuk masyarakat.
“Ada kepala desa yang tengah malam mengantar warganya ke rumah sakit, ada yang tetap hadir saat hujan deras demi melayani masyarakat. Hal-hal seperti ini jarang mendapat apresiasi,” kata Rudy.
Namun, ia belum memberikan kepastian apakah pengajuan kendaraan operasional kepala desa akan disetujui atau tidak.
“Setelah kembali dari retret, kami akan berdiskusi bersama. Sampai saat ini, kami belum menerima usulan resmi. Apapun yang menyangkut pelayanan masyarakat tentu menjadi prioritas, tetapi kita juga harus melihat kondisi yang ada,” pungkasnya.
Simak rasioo.id di Google News
