RASIOO.id – Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kecaman. Aliansi Komite Merdeka Anti Diktator (Kamerad) secara tegas menyebut rencana Pilkada tidak langsung sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan bentuk kemunduran politik di Indonesia.
Penolakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis, 15 Januari 2026. Aksi itu melibatkan gabungan mahasiswa dan organisasi eksternal dari sejumlah kampus dan kelompok masyarakat, seperti STISNU Nusantara Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Universitas Yuppentek, SEMMI, dan FAM.
Koordinator Lapangan aksi, Aditya Nugraha, menilai wacana Pilkada via DPRD bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan upaya sistematis merampas kedaulatan rakyat.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, rakyat hanya akan jadi penonton. Ini bukan demokrasi, ini pemangkasan hak politik masyarakat,” tegas Aditya.
Ia menyebut, bahkan dalam sistem Pilkada langsung saat ini saja, banyak kepala daerah dinilai gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kondisi tersebut, kata dia, tercermin dari masih tingginya angka pengangguran dan keterbatasan akses pendidikan, termasuk di Kota Tangerang.
“Pemimpin hasil pilihan rakyat saja masih jauh dari nilai kerakyatan. Apalagi jika pemimpin itu ditentukan lewat lobi-lobi politik di DPRD. Kita tidak tahu siapa mereka dan kepentingan apa yang mereka bawa,” ujarnya.
Aditya juga membantah keras alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan pembenaran wacana Pilkada tidak langsung. Menurutnya, alasan tersebut tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan.
“Kalau bicara efisiensi, kenapa pemerintah berani mengucurkan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dari APBN 2026? Yang perlu dievaluasi itu programnya, bukan hak pilih rakyat,” katanya lantang.
Lebih jauh, Aliansi Kamerad menilai Pilkada via DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik, oligarki, dan penguatan elite lokal yang semakin menjauh dari kepentingan publik.
“Kami menolak demokrasi yang diperdagangkan di ruang-ruang rapat. Kedaulatan rakyat tidak boleh ditukar dengan alasan efisiensi,” tegas Aditya.
Di akhir aksinya, Aliansi Kamerad mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang untuk menyatakan sikap tegas menolak wacana tersebut. Mereka juga memperingatkan akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan jika suara penolakan ini diabaikan.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu sama saja mengubur demokrasi. Dan kami tidak akan tinggal diam melihat demokrasi dikubur hidup-hidup,” pungkasnya.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar