RASIOO.id – Polemik kualitas dan isi paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, berbuntut langkah tegas dari pengelola program.
Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi Kertajaya (SPPG) memastikan akan memperketat pengawasan atau “kontrol sosial” dalam penyaluran MBG, sekaligus membuka ruang pengaduan bagi wali murid.
Langkah ini diambil setelah puluhan wali murid mendatangi SD Negeri Kertajaya 05 pada Kamis 26 Februari 2026. Mereka menyampaikan aspirasi terkait perbedaan isi paket MBG yang dinilai tidak sama dengan dapur penyedia lainnya.
Kepala SPPG Kertajaya, Andrekhal, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena sistem distribusi yang digunakan berbeda.
“Banyak hal yang dipertanyakan, dengan jumlah yang banyak dan nominal lebih besar. Ada ketidaktahuan atau miskomunikasi bahwa di SPPG lain itu ada sistem rapel penyaluran,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ia menerangkan, dapur SPPG Kertajaya masih menerapkan sistem pengiriman harian. Berbeda dengan dapur lain yang menyalurkan paket sekaligus untuk dua hingga tiga hari, sehingga terlihat lebih banyak dalam satu kali distribusi.
“Di tempat kami pengiriman dilakukan setiap hari, jadi memang berbeda tampilannya dengan sistem rapelan dua atau tiga hari,” jelasnya.
Selain soal jumlah, wali murid juga mempertanyakan variasi menu. Mereka berharap makanan yang diberikan lebih sesuai dengan selera anak-anak sebagai penerima manfaat.
Menanggapi hal itu, Andrekhal menegaskan bahwa pihaknya tetap berpedoman pada standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Penyesuaian menu dimungkinkan, namun tidak boleh melanggar ketentuan nutrisi yang berlaku.
“Kita punya standar gizi yang sudah ditentukan. Kalau keinginan wali murid berlebihan terkait garam, gula, atau zat pewarna, tentu tidak bisa. Semua sudah diukur sesuai standar gizi,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen transparansi, SPPG Kertajaya bersama perwakilan wali murid dan relawan sepakat membangun mekanisme kontrol bersama. Pos pengaduan akan dibuka agar setiap masukan dan kritik dapat ditampung secara resmi.
“Kalau ada masukan dan kritik dari ibu-ibu wali murid, silakan disampaikan, pasti kami terima. Total KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kami sebanyak 2.805 orang, terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita,” pungkasnya.
Dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar, penguatan pengawasan dan komunikasi dinilai menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah Rumpin.
Komentar