RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat pembahasan tiga isu strategis guna memastikan keberlanjutan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pembangunan daerah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran perangkat daerah di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin, 2 Maret 2026.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi berakhirnya 222 masa jabatan kepala desa pada tahun 2028 mendatang.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Bogor menyiapkan langkah strategis melalui penyusunan payung hukum yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan Pilkades Serentak.
Selain itu, disiapkan pula skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang akan diisi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan di tingkat desa, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, stabil, dan kondusif.
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa kesinambungan pemerintahan desa memiliki peran krusial dalam mendukung program pembangunan daerah.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta melakukan perencanaan yang matang, termasuk aspek regulasi, anggaran, dan mekanisme teknis pelaksanaan.
“Jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Semua harus dipersiapkan sejak dini, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan,” ujarnya.
Selain membahas Pilkades Serentak, rapat tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
Dengan pembahasan awal ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap seluruh proses transisi kepemimpinan desa pada 2028 dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Komentar