RASIOO.id — Keluhan warga soal banjir hingga kondisi jalan yang membahayakan mencuat dalam kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang yang digelar di Kampung Timbangan, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Minggu 29 Maret 2026. Aspirasi masyarakat yang disampaikan menunjukkan persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.
Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, menegaskan bahwa reses kali ini difokuskan untuk menyerap langsung suara masyarakat sekaligus mencari solusi konkret, termasuk persoalan yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat.
“Kegiatan reses ini memang untuk memastikan aspirasi masyarakat terserap, khususnya di wilayah Batuceper yang memiliki banyak persoalan krusial,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, turut hadir anggota DPR RI Komisi I, Yulius Setiarto, guna membahas isu-isu strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Banjir Jadi Momok, Drainase Disorot
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah banjir yang kerap melanda permukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang dinilai tidak memadai, terutama di sepanjang Jalan Daan Mogot.
Teja menilai, revitalisasi gorong-gorong menjadi kebutuhan mendesak agar banjir tidak terus berulang setiap kali hujan turun.
“Harus ada solusi konkret melalui perbaikan sistem drainase yang terintegrasi, agar banjir di permukiman bisa teratasi,” tegasnya.
Jalan Padat, Warga Minta JPO
Selain banjir, aspek keselamatan pengguna jalan juga menjadi sorotan. DPRD mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan, mengingat tingginya aktivitas lalu lintas di kawasan Batuceper.
Hal ini tidak lepas dari sejarah kecelakaan besar di kawasan tersebut, termasuk insiden tabrakan kereta bandara dengan truk yang sempat terjadi sebelumnya.
“Kita ingin ada JPO demi keselamatan masyarakat, karena lalu lintas di sini sangat padat dan berisiko,” kata Teja.
Underpass Poris Jadi Solusi Jangka Panjang
Rencana pembangunan underpass di kawasan Poris juga kembali mencuat, khususnya di perlintasan sebidang rel kereta api yang selama ini rawan kecelakaan.
Menurut Teja, proyek ini membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat karena melibatkan lintas kewenangan, termasuk pihak PT KAI dan pemerintah daerah.
“Kalau ada dukungan dari pusat, pembangunan underpass di kawasan Poris dan Batuceper bisa terealisasi dan risiko kecelakaan dapat ditekan,” ujarnya.
Rutilahu dan Keterbatasan Anggaran
Tak hanya infrastruktur besar, kebutuhan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi perhatian. Teja menyebut jumlah rumah tidak layak huni di Batuceper masih cukup tinggi, sementara anggaran daerah terbatas.
“Kita berharap pemerintah pusat bisa ikut membantu agar percepatan perbaikan rumah warga bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Suara Warga: Trotoar Minim, Banjir Datang Seketika
Aspirasi warga yang hadir mempertegas kondisi di lapangan. Simon mengeluhkan tidak adanya trotoar di Jalan Daan Mogot yang membuat pejalan kaki tidak aman.
“Jalan padat dan sering macet, tapi tidak ada trotoar. Kami jadi kesulitan dan berbahaya saat melintas,” ujarnya.
Sementara itu, Lina menyoroti buruknya sistem drainase di wilayahnya yang menyebabkan banjir datang dalam waktu singkat.
“Begitu hujan turun, langsung banjir. Drainasenya harus segera diperbaiki,” katanya.
Harapan Solusi Nyata
Teja memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, baik di tingkat kota maupun melalui koordinasi dengan DPR RI untuk urusan pusat.
“Reses ini bukan sekadar seremonial, tapi jembatan untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor, warga Batuceper berharap persoalan banjir, keselamatan jalan, hingga kebutuhan infrastruktur tak lagi sekadar wacana, melainkan segera diwujudkan dalam langkah nyata.
Komentar