RASIOO.id – Estafet kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang resmi berganti. Pradhana Probo Setya kini menjabat sebagai Kepala Kejari yang baru, dengan membawa misi memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Serah terima jabatan berlangsung dalam acara pisah sambut di Ruang Al-Amanah, Puspemkot Tangerang, Selasa, 5 Mei 2026 malam.
Dalam sambutannya, Pradhana menegaskan arah kepemimpinannya akan fokus pada peran hukum sebagai penopang utama pembangunan daerah. Ia ingin memastikan bahwa penegakan hukum tidak menjadi hambatan, tetapi justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana hukum itu menjadi penopang ekonomi yang utama. Kita harus ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga ekonomi meningkat dan masyarakat mencapai kemakmuran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan hukum terhadap program strategis daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, dalam praktik pemerintahan, kepala daerah sering dihadapkan pada kebutuhan mengambil diskresi untuk mempercepat pembangunan. Di sinilah peran Kejaksaan dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum.
“Setiap tahun ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Apa yang menjadi sumbatan di situ akan kita bahas bersama. Wali Kota mungkin perlu membuat diskresi, dan tugas kami adalah memastikan diskresi tersebut tidak melanggar hukum,” jelasnya.
Wali Kota Tangerang menyambut kehadiran Kajari baru tersebut dengan optimisme. Ia berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat semakin kuat, khususnya dalam mendukung program-program prioritas daerah.
“Kami menyambut baik dan berharap kolaborasi yang sudah terbangun bisa kita tingkatkan. Pemkot Tangerang terus membutuhkan pendampingan saat melaksanakan program kegiatan agar terjadi percepatan yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya fokus pada tata kelola pemerintahan, Pradhana juga berkomitmen mendekatkan institusi Kejaksaan dengan masyarakat. Ia menilai, pemahaman terhadap kebutuhan warga menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan hukum yang tepat sasaran.
“Wajib bagi kita untuk masuk ke tengah masyarakat dan mendengar apa kebutuhan mereka. Itulah yang akan kita kemas dalam implementasi kerja sama dengan Pemda agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Komentar