RASIOO.id — Polemik tambang di Kabupaten Bogor kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait pembukaan maupun penutupan aktivitas tambang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa persoalan tambang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah saat ini sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan yang kerap memicu polemik di daerah.
“Pemerintah tentu sangat hati-hati ketika menentukan kebijakan soal sumber daya alam, khususnya tambang,” ujar Bima Arya, Jumat 8 Mei 2026.
Ia menjelaskan, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum sebuah keputusan diambil. Mulai dari kebutuhan hilirisasi industri, ketahanan energi, dampak ekonomi daerah, hingga risiko kerusakan lingkungan hidup.
“Harus ada keseimbangan antara kebutuhan industri dan energi dengan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Bima Arya juga meminta agar Dedi Mulyadi dan Rudy Susmanto dapat duduk bersama mencari solusi terbaik terkait polemik tambang yang belakangan menjadi sorotan publik di Kabupaten Bogor.
Ia menilai, langkah tergesa-gesa justru berpotensi memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Karena itu, dialog dan kajian menyeluruh dianggap menjadi kunci sebelum kebijakan diputuskan.
“Semua harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Saya sendiri masih perlu mendalami persoalannya dan tidak bisa langsung menyimpulkan,” katanya.
Pernyataan Kemendagri ini muncul di tengah memanasnya perdebatan soal aktivitas tambang di wilayah Bogor yang dinilai berdampak terhadap lingkungan, namun di sisi lain juga menjadi penopang ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat.
Kini publik menanti langkah lanjutan pemerintah daerah dan pusat dalam mencari titik temu agar kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan bisa berjalan seimbang.
Komentar