RASIOO.id — Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial (Dinsos) bakal menerapkan langkah tegas untuk memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima warga yang berhak. Salah satunya dengan melakukan labelisasi atau penempelan stiker khusus di rumah penerima bansos bertuliskan sebagai keluarga pra sejahtera.
Kebijakan ini langsung menyita perhatian publik karena dinilai menjadi cara baru yang cukup efektif untuk menekan penerima bansos yang tidak tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, program tersebut bukan untuk mempermalukan warga, melainkan membangun transparansi agar bantuan pemerintah benar-benar jatuh kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tujuan utamanya tentu untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi di sisi lain, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Ajat, Kamis 21 Mei 2026.
Menurutnya, rumah yang ditempeli stiker nantinya akan menjadi penanda bahwa keluarga tersebut masuk kategori penerima bantuan atau keluarga pra sejahtera. Dengan begitu, masyarakat sekitar juga dapat ikut mengawasi penyaluran bansos di lingkungannya.
“Harapannya muncul kesadaran dari masyarakat. Lingkungan sekitar juga bisa melihat dan ikut mengawasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf mengungkapkan bahwa program labelisasi terbukti ampuh membuat warga yang sebenarnya mampu memilih mengundurkan diri sebagai penerima bansos.
Ia menyebut, dalam satu desa yang sudah menerapkan sistem labelisasi, tercatat sekitar 113 warga langsung mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan.
“Begitu diterapkan labelisasi, ada sekitar 113 orang yang langsung mundur. Artinya program ini cukup efektif,” ujar Farid.
Untuk memastikan program berjalan objektif, Dinsos Kabupaten Bogor juga menerjunkan sebanyak 317 pendamping sosial guna melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan.
Para pendamping ditugaskan mengevaluasi apakah penerima bansos saat ini memang masih layak menerima bantuan atau justru sudah masuk kategori mampu.
“Program ini bukan hanya soal pengawasan masyarakat, tapi juga memastikan kondisi riil penerima manfaat sekarang benar-benar sesuai data,” jelasnya.
Farid menegaskan, proses penyaluran bansos ke depan harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak lagi muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Jangan sampai program bansos terkesan sembunyi-sembunyi atau umpet-umpetan. Semua harus transparan,” tutupnya.
Komentar