CIBINONG – Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa sedikitnya lima orang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar.
Kelima orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif, pensiunan pegawai pemerintah, hingga pihak swasta. Namun hingga saat ini, Kejari Kabupaten Bogor masih belum mengungkap identitas maupun inisial para pihak yang diduga terlibat.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, mengatakan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan saat ini menunggu hasil perhitungan resmi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.
Meski demikian, berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan tim penyidik, kerugian negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan aset daerah yang berkaitan dengan lahan di kawasan Spesial Soto Boyolali (SSB) Cibinong diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.
“Perhitungan kasar dari Tim Penyidik terkait perkara korupsi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sekitar Rp1,2 miliar,” ujar Andri.
Menurutnya, hasil audit BPKP akan menjadi dasar penting bagi penyidik untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan meningkatkan status sejumlah saksi menjadi tersangka.
“Setelah perhitungan kerugian negara keluar, kami akan menentukan siapa saja yang harus dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” jelasnya.
Dalam proses penyidikan yang berlangsung hingga saat ini, Kejari Kabupaten Bogor telah memeriksa sekitar 40 orang saksi. Dari puluhan saksi tersebut, lima orang dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.
“Sampai sejauh ini saksi kurang lebih 40 orang. Potensi tersangka ada lima orang yang berasal dari pihak dinas, pensiunan dinas, dan swasta perorangan,” ungkap Andri.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut aset milik pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kejaksaan menegaskan akan terus mendalami seluruh fakta yang ditemukan dalam penyidikan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dengan adanya potensi penetapan lima tersangka tersebut, masyarakat kini menanti langkah tegas Kejari Kabupaten Bogor dalam mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan aset daerah yang merugikan keuangan negara tersebut.
Komentar