RASIOO.id – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Mulai dari rumitnya proses pengurusan sertifikasi halal hingga keterbatasan akses permodalan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan para pelaku usaha.
Keluhan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, saat berdialog dengan para pelaku UMKM pada Selasa (30/6/2026). Menurutnya, pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar berbagai kendala tersebut tidak menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Sastra mengatakan, sertifikasi halal bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor menghadirkan solusi konkret untuk mempercepat proses pengurusan sertifikasi tersebut.
“Kami melihat langsung keluhan teman-teman UMKM, terutama soal sertifikasi halal. Pemerintah harus hadir membantu, ini harus segera dicari solusi yang tepat,” ujar Sastra.
Tak hanya persoalan legalitas produk, akses terhadap pembiayaan juga menjadi perhatian. Banyak pelaku UMKM, khususnya yang baru merintis usaha, mengaku masih kesulitan memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis mereka.
Menanggapi hal itu, Sastra memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan segera disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar langkah penyelesaiannya dapat dipercepat. Ia menilai dukungan pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha, baik dalam aspek perizinan maupun pembiayaan.
Lebih jauh, DPRD Kabupaten Bogor juga menyiapkan dorongan agar produk-produk lokal memiliki pasar yang lebih luas. Salah satu upaya yang akan didorong ialah membangun kolaborasi antara UMKM dengan sektor perhotelan, restoran, pelaku usaha swasta, hingga pemerintah daerah.
Menurut Sastra, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produk UMKM lokal sekaligus memperkenalkan hasil karya masyarakat Kabupaten Bogor kepada wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara.
“Kita dorong nanti ada kebijakan agar hotel, restoran, pelaku usaha, sampai pemerintah daerah ikut membeli dan mempromosikan produk UMKM. Termasuk juga wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kita harapkan ikut mengenalkan produk kita,” tutupnya.
Dengan dukungan regulasi, kemudahan sertifikasi, akses permodalan, dan perluasan pasar, DPRD Kabupaten Bogor berharap UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
Komentar