RASIOO.ID – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengajak masyarakat untuk terus memperkuat partisipasi politik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Ajakan tersebut disampaikan Adityawarman saat menjadi narasumber Podcast KPU Kota Bogor bertema “Menjaga Sinergi Demokrasi Bersama DPRD Kota Bogor” pada Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Adityawarman, DPRD memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui fungsi penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan, kami berupaya agar pembangunan di Kota Bogor berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Aspirasi publik dihimpun melalui berbagai mekanisme, seperti kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing serta rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan akademisi, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat.
Di sisi lain, fungsi pengawasan DPRD juga terus diperkuat melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga inspeksi mendadak guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Adityawarman juga mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dalam setiap pemilu maupun pilkada. Menurutnya, pilihan masyarakat akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Ia menilai masih adanya masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak pilih dipengaruhi berbagai faktor, antara lain minimnya literasi politik dan menurunnya kepercayaan terhadap proses politik. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama meningkatkan pendidikan politik sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.
Menghadapi derasnya arus informasi di era digital, Adityawarman juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dalam menyaring informasi politik. Ia mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi.
Selain itu, ia mendorong generasi muda aktif mengikuti pendidikan politik, berdiskusi, serta mempelajari rekam jejak calon pemimpin maupun partai politik sebelum menentukan pilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak, bukan karena pengaruh politik uang.
Menutup dialog tersebut, Adityawarman menegaskan komitmen DPRD Kota Bogor untuk terus menjaga iklim politik yang kondusif meski berasal dari latar belakang partai yang berbeda. Menurutnya, setelah kontestasi politik usai, seluruh pihak harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ia optimistis sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor akan mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Kota Bogor.
Komentar