RASIOO.id – Komisi I DPRD Kota Tangerang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menangani pelayanan publik dan perizinan, untuk meningkatkan kecepatan respons serta memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting agar setiap persoalan warga dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan tidak berlarut-larut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junaidi, mengatakan masih banyak masyarakat yang memilih menyampaikan keluhan kepada DPRD karena penanganan di dinas teknis dinilai belum maksimal. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antar-OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak warga mengadu ke DPRD karena saat melapor ke dinas, tanggapan dan eksekusinya dirasa belum maksimal. Padahal, eksekutor di lapangan ada di dinas terkait. Yang sering terjadi justru saling melempar tanggung jawab,” kata Junaidi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Tangerang, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, DPRD pada dasarnya menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi. Karena itu, Komisi I kerap mempertemukan sejumlah OPD yang berkaitan dengan suatu persoalan untuk mencari solusi secara bersama-sama.
Menurutnya, apabila koordinasi antar-dinas berjalan optimal sejak awal, berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan DPRD sebagai mediator.
“Kalau dinas-dinas bekerja maksimal sejak awal, pengawasan dari DPRD tidak perlu sampai sejauh ini. Kami hanya memfasilitasi agar persoalan masyarakat segera selesai,” ujarnya.
Junaidi mencontohkan sejumlah persoalan yang berhasil diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi, di antaranya penutupan akses jalan di wilayah Cipondoh serta sengketa kepengurusan RT dan RW. Ia menilai, konsistensi pemerintah hingga tingkat kelurahan juga perlu diperkuat agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, ia mengimbau seluruh OPD agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait proses perizinan dan pelayanan publik. Menurutnya, transparansi akan membantu masyarakat memahami setiap tahapan yang harus dilalui serta mengurangi kesan bahwa pemerintah mengabaikan laporan warga.
“Kalau ada kendala atau izin belum bisa diterbitkan, sampaikan alasannya secara jelas kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa diabaikan,” katanya.
Junaidi juga menyoroti sistem perizinan yang melibatkan banyak dinas teknis sehingga kerap membuat masyarakat bingung menentukan instansi yang harus dihubungi ketika menghadapi kendala. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi yang solid di antara seluruh OPD terkait.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Semua dinas teknis harus berkoordinasi karena muara proses perizinan tetap berada di bawah Dinas Perizinan sebagai koordinator,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kota Tangerang berharap sinergi antardinas terus ditingkatkan sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam setiap proses pelayanan maupun perizinan.
Komentar