RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mematangkan rencana besar penataan kawasan pusat kota dengan merelokasi sekitar 700 Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Alun-Alun, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Dewi Sartika ke sebuah hangar kuliner yang akan dibangun di belakang Pasar Blok F, Jalan Nyi Raja Permas.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor untuk mengurai kemacetan, menghilangkan kesan semrawut, sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, lokasi baru tersebut dirancang sebagai sentra kuliner yang mampu menampung ratusan pedagang yang selama ini berjualan di sejumlah titik strategis Kota Bogor.”Ini kan masuk ke Alun-Alun yang akan kita relokasi ke Jalan Nyi Raja Permas. Tempatnya ada di belakang, di belakang Pasar Blok F,” ujar Jenal saat ditemui di kawasan Alun-Alun Bogor, Sabtu 25 Juli 2026.
Ia menjelaskan, hangar tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 700 PKL yang berasal dari kawasan Alun-Alun, Jalan Dewi Sartika, hingga Jalan Mayor Oking.”Nanti dibuat hangar yang bisa memuat PKL Alun-Alun, Dewi Sartika, Mayor Oking, kurang lebih 700 PKL,” tambahnya.
Menurut Jenal, pembangunan hangar saat ini masih berada pada tahap perencanaan oleh perangkat daerah terkait. Pemkot berharap proyek tersebut dapat direalisasikan tahun ini agar para pedagang yang terdampak penataan memiliki lokasi usaha baru yang lebih layak.”Hari ini masih dalam tahap perencanaan di dinas terkait. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga PKL yang kita tertibkan mempunyai solusi untuk berdagang kembali,” katanya.
Tak hanya menjadi tempat relokasi, kawasan tersebut juga akan diintegrasikan dengan akses pejalan kaki dari Stasiun Bogor. Nantinya, penumpang kereta yang keluar dari stasiun akan diarahkan menuju sentra kuliner baru sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi para pedagang.”Ke depan tidak ada lagi penumpang yang keluar dari pintu kereta api ke arah taman Alun-Alun, tetapi diarahkan masuk ke hangar yang menjadi tempat kuliner Kota Bogor,” jelas Jenal.
Terkait biaya sewa maupun retribusi lapak, Jenal memastikan mekanismenya masih disusun. Namun, ia menegaskan tarif yang diberlakukan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan para pedagang.”Kalau sudah resmi biasanya ada retribusi. Retribusinya juga tidak begitu mahal, insyaallah. Yang terpenting ini menjadi solusi atas kemacetan, kesemrawutan, dan kekumuhan, sekaligus menghadirkan destinasi kuliner bagi warga maupun wisatawan,” ujarnya.
Rencana relokasi tersebut mendapat respons positif dari sebagian pedagang. Meski harus berpindah lokasi, mereka mengaku siap mengikuti kebijakan pemerintah selama tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah.
Salah satunya disampaikan Hadi (25), pedagang telur gulung yang sehari-hari berjualan di Jalan Dewi Sartika. Ia mengaku tidak mempermasalahkan relokasi selama pemerintah benar-benar menyediakan tempat usaha yang layak.”Ya kita mah gimana baiknya aja. Yang penting dialokasikan oleh pemerintah. Yang penting kita enggak kena penggusuran lagi, yang penting kita bisa jualan dengan tenang,” ungkap Hadi.
Ia juga berharap biaya retribusi yang nantinya diberlakukan tidak memberatkan pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari usaha kaki lima.”Harapannya pemerintah bisa menata kami dengan baik dan bijak. Kalau ada biaya sewa ya mudah-mudahan standar, sesuai dengan pendapatan kami,” tutupnya.
Rencana pembangunan hangar kuliner ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi penataan kawasan pusat Kota Bogor. Di satu sisi, wajah kota menjadi lebih tertib dan nyaman, sementara di sisi lain para pedagang tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usahanya secara aman, legal, dan berkelanjutan.
Komentar