RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan strategi pembiayaan kreatif atau creative financing untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah pemotongan dana transfer daerah sekitar Rp300 miliar.
Strategi tersebut mengandalkan kolaborasi dengan pihak swasta, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan langkah tersebut saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam kegiatan yang mengusung tema penguatan sinergi badan usaha konstruksi dan pemerintah daerah itu, Dedie memaparkan sejumlah proyek strategis yang memanfaatkan sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Dedie.
Salah satu proyek yang memanfaatkan pembiayaan non-APBD adalah pembangunan akses keluar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di kawasan Ciawi. Proyek tersebut mendapat dukungan dana CSR dari Sinarmas Group dengan nilai hampir Rp120 miliar.
Pemkot Bogor juga mendorong pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Galuga dan Kayumanis melalui investasi swasta. Masing-masing proyek disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp2 triliun, sementara APBD dialokasikan untuk kebutuhan pendukung, seperti pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan.
Selain itu, pembangunan bundaran menuju kawasan Bogor Selatan dan Summarecon direncanakan memanfaatkan kontribusi pengembang. Penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun juga menggunakan kombinasi pembiayaan dari badan usaha milik daerah, pihak ketiga, dan dana insentif daerah.
Untuk melanjutkan pembangunan Ring Road 3 (R3), khususnya jalur dari Ciliwung hingga Wangun beserta jembatan pendukung, Pemkot Bogor akan memanfaatkan skema pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.
Dedie menegaskan, keterlibatan pihak swasta dan lembaga pembiayaan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemkot Bogor juga berupaya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa untuk memberikan kepastian bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun kontraktor.
“Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, Muscab X BPC Gapensi Kota Bogor menetapkan H. Irwan M. Nur sebagai ketua untuk masa bakti 2026-2031 melalui mekanisme aklamasi.
Dalam pidato perdananya, Irwan mengatakan Muscab bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan lima tahunan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan peran pengusaha konstruksi lokal.
Ia menyoroti tantangan pembangunan di Kota Bogor, mulai dari curah hujan tinggi hingga kondisi kontur tanah yang membutuhkan perencanaan matang. Karena itu, pelaku jasa konstruksi harus mengutamakan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan manajemen risiko bencana.
“Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu. Lewat sinergi bersama Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, kami berkomitmen memaksimalkan peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar perekonomian daerah berputar,” ungkap Irwan.
Ia menambahkan, Gapensi siap mendukung pembangunan Kota Bogor dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya daerah.
Melalui strategi pembiayaan kreatif dan kolaborasi dengan pelaku usaha konstruksi, Pemkot Bogor berupaya menjaga kelanjutan sejumlah proyek infrastruktur meski menghadapi pengurangan dana transfer daerah. Namun, setiap skema pembiayaan tetap membutuhkan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Komentar