RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi penuh waktu pada 2027 dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemkab Bogor mengaku tidak keberatan apabila pemerintah pusat menanggung seluruh kebutuhan anggaran pengangkatan tersebut. Sebab, kebijakan itu berpotensi mengurangi beban belanja daerah hingga Rp600 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan kebutuhan anggaran untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu memang cukup besar.
“Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar ya untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap sih baik, seperti itu sih,” kata Achmad Wildan, Selasa 10 November 2026.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 9.000 pegawai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bogor.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tetap menyiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Namun, terdapat wacana agar pembiayaannya dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kita tetap anggarkan di Pemda, tapi ada wacana dianggarkan di pusat, sekitar 9.000 pegawai,” ujarnya.
Achmad Wildan berharap rencana pembiayaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu melalui APBN pada 2027 dapat terealisasi sesuai dengan wacana pemerintah pusat.
“Dari paruh waktu ke penuh waktu ya. Dan itu mudah-mudahan seperti yang dijanjikan pusat bisa dibiayai oleh pusat,” tutupnya.
Jika rencana tersebut terealisasi, Pemkab Bogor berpeluang mengalihkan anggaran sekitar Rp600 miliar yang sebelumnya dipersiapkan untuk kebutuhan pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu ke pembiayaan program pembangunan dan kebutuhan daerah lainnya.
Komentar