RASIOO.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie, Rabu, 11 November 2026.
Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika politik terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Salah satunya terkait upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang tengah menjadi sorotan.
Menurut Prasetyo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Kabar pengunduran diri tersebut mencuat di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di DPR. Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar penyerahan surat tersebut, proses formal pengunduran diri Wakil Presiden tetap mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dikutip dari detik.com
Komentar