RASIOO.id – Persoalan Perumahan Parayasa di Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, berlanjut ke jalur hukum. Sejumlah konsumen menggugat Perum Perumnas ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong atas dugaan wanprestasi.
Kuasa hukum konsumen, Firmansyah Bayumi, mengatakan gugatan tersebut diajukan karena pihaknya menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas untuk memberikan pertanggungjawaban dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi konsumen.
Menurutnya, para pembeli membutuhkan kepastian hukum serta penyelesaian konkret atas hak-hak mereka sebagai konsumen perumahan.
“Kami menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas untuk menyelesaikan persoalan ini. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan kepastian atas hunian yang telah mereka beli,” ujar Firmansyah, Rabu 18 November 2026.
Pemblokiran HPL 23.410 Meter Persegi Dipersoalkan
Selain gugatan wanprestasi, Firmansyah menyoroti status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas mencapai 23.410 meter persegi yang disebut dalam kondisi diblokir.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan karena berkaitan dengan status hukum tanah dan kewenangan pengembang dalam melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut.
“Ini menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka. HPL Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas 23.410 meter persegi tersebut dalam kondisi diblokir. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai status tanah dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penjualan serta kepentingan konsumen,” tegasnya.
Ia menilai kepastian status tanah menjadi aspek mendasar yang harus dijelaskan kepada konsumen, terutama karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak atas hunian yang telah dibeli.
PBG, IMB hingga Dokumen Lingkungan Ikut Disorot
Persoalan lain yang menjadi perhatian pihak konsumen adalah kelengkapan dokumen perizinan pembangunan kawasan Perumahan Parayasa.
Firmansyah mendesak Perum Perumnas membuka secara transparan dokumen administrasi dan perizinan pembangunan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen lingkungan seperti AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya, serta kajian dan penanganan persoalan banjir.
Tidak hanya bangunan rumah, pihaknya juga mempertanyakan kelengkapan perizinan fasilitas pendukung, seperti galeri pemasaran dan gapura perumahan.
“Kami mempertanyakan apakah seluruh perizinan, mulai dari PBG atau IMB, dokumen lingkungan, kajian banjir, sampai perizinan galeri pemasaran dan gapura perumahan sudah diselesaikan secara administratif atau justru masih ada proses yang belum dipenuhi,” kata Firmansyah.
Ia menegaskan status Perum Perumnas sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.
“Jangan mentang-mentang BUMN, kemudian seluruh proses perizinan dianggap bisa diabaikan. Semua pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kami ingin ada transparansi dan kepastian bahwa pembangunan Perumahan Parayasa telah memenuhi seluruh ketentuan,” tegasnya.
Perumnas Belum Berikan Tanggapan Substantif
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak Perum Perumnas Parungpanjang menyatakan tidak berkompeten memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Pihaknya meminta agar pertanyaan mengenai persoalan itu disampaikan melalui surat resmi.
Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan substantif dari pihak Perum Perumnas terkait gugatan konsumen, pemblokiran HPL, maupun kelengkapan perizinan yang dipersoalkan.
Konsumen Tempuh Jalur Hukum
Melalui gugatan di PN Cibinong, konsumen berharap persoalan dengan Perum Perumnas mendapatkan penyelesaian melalui proses hukum.
Firmansyah menyebut langkah tersebut bukan sekadar persoalan gugatan, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konsumen, kepastian hukum atas tanah, serta tanggung jawab pengembang terhadap masyarakat yang telah membeli hunian.
Pihak konsumen berharap Perum Perumnas memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang kini dipersoalkan.
Dengan demikian, konsumen mendapatkan kepastian mengenai status tanah, legalitas pembangunan, serta hak-hak mereka sebagai pembeli rumah.













Komentar