RASIOO.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bogor mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kecelakaan bus BisKita Transpakuan yang mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia.
PMII menilai, penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pengemudi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tragis itu harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem keselamatan transportasi publik di Kota Bogor, termasuk tanggung jawab operator dan pihak penyelenggara.
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, mengatakan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan tidak berhenti pada pertanggungjawaban individu pengemudi.
Menurutnya, operasional transportasi publik melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengemudi, operator, manajemen, sistem pengawasan, hingga penerapan standar keselamatan. Seluruh aspek tersebut perlu diperiksa apabila terdapat indikasi kelalaian.
Dalam perspektif hukum, Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Sementara itu, Pasal 234 UU yang sama juga mengatur tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum terhadap kerugian pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi.
“Kami tidak ingin penegakan hukum hanya berhenti pada sopir yang berada di balik kemudi. Kecelakaan yang merenggut nyawa pejalan kaki ini harus diusut secara menyeluruh. Jika terdapat kelalaian dalam sistem operasional, pengawasan, standar keselamatan, maupun tanggung jawab operator, maka pihak perusahaan juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegas Toni.
Ia juga mengingatkan agar sopir tidak menjadi satu-satunya pihak yang menanggung konsekuensi hukum, sementara kemungkinan persoalan dalam sistem operasional justru luput dari pemeriksaan.
Menurutnya, keselamatan transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Atas kejadian tersebut, PMII Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan operasional BisKita Transpakuan.
PMII juga meminta dilakukan audit terhadap kelayakan armada, sistem pengawasan pengemudi, standar pelatihan, jam kerja, serta prosedur keselamatan yang diterapkan dalam operasional transportasi publik.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta adanya pemenuhan hak keluarga korban, termasuk pemberian santunan dan bentuk tanggung jawab lainnya sesuai ketentuan hukum.
PMII turut mendesak Pemerintah Kota Bogor membuka hasil evaluasi keselamatan transportasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Toni menegaskan, transportasi publik seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan.
“Jangan biarkan hukum hanya berhenti pada sopir, sementara sistem yang mengelola keselamatan luput dari pemeriksaan. Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas, dan keselamatan publik tidak boleh sekadar menjadi slogan,” pungkasnya.















Komentar