RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum memiliki mekanisme resmi terkait penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lingkungan perkantoran pemerintahan.
Hingga kini, Pemkot Bogor masih menunggu petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik secara lisan maupun tertulis.
Meski belum menerima instruksi resmi, Pemkot Bogor memastikan proses penurunan foto tersebut nantinya akan berlangsung secara tertib, khidmat, beradab, dan tetap mengedepankan etika.
Pemkot Bogor menilai penurunan foto tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa penghormatan, mengingat Gibran merupakan Wakil Presiden RI.
“Yang pasti kami pemerintah kota akan melakukan dengan cara yang penuh apa namanya? Penuh khidmat dan beradablah ya, beretika. Tidak langsung menurunkan begitu saja karena yang bersangkutan adalah wakil presiden. Tentu harus ada sebuah seremoni. Ibarat kata kita sudah berterima kasih kepada beliau, dan ini belum ada arahan spesifik baik lisan maupun tulisan,” ujarnya pada Selasa, 17 November 2026.
Untuk mematangkan langkah tersebut, jajaran Pemkot Bogor berencana menggelar rapat setelah Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyelesaikan tugasnya.
Rapat tersebut juga akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas mekanisme penurunan foto di lingkungan pemerintahan.
“Tapi namun demikian, kami akan rapat menunggu Pak Wali selesai tugas, kita akan diskusi dan koordinasi dengan Forkopimda. Kita kemarin sudah berbicara dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, kita akan rapat segera tentang proses-proses penurunan foto dari mantan wakil presiden,” tuturnya.
Baca juga:Dukungan untuk Dasco Jadi RI 2 Menguat, Kini Datang dari Abuya Muhtadi Banten
Jajaran Kewilayahan Masih Menunggu Instruksi
Sementara itu, di tingkat kewilayahan, foto Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan Kota Bogor.
Salah satunya di Kantor Kelurahan Lawanggintung. Lurah Lawanggintung, Erika Sriwahyuni, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pimpinan terkait mekanisme penurunan foto tersebut.
“Jadi, kalau misalnya pimpinan kami juga belum memberikan, kami juga takut kena skak,” tutur Erika disertai tawa, Jumat, 20 November 2026.
Ia menjelaskan, sebagai aparatur di tingkat kelurahan, pihaknya harus mengikuti instruksi dari jajaran pimpinan yang lebih tinggi sebelum mengambil tindakan.
Berbeda dengan lingkungan birokrasi pemerintahan, sejumlah satuan pendidikan atau sekolah disebut telah lebih dahulu melakukan prosesi penurunan foto. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dan arahan dari Dinas Pendidikan hingga ke tingkat sekolah.
“Kalau di sektor pendidikan dari dinas pendidikannya sudah kolaborasi untuk ke tingkat-tingkat sekolahan sudah memberikan arahan. Kalau kami pemerintahan tetap harus menunggu arahan baik dari BKPSD maupun dari Wali Kota,” ujarnya.














Komentar