Bupati dan Dewan Sepakat untuk Evaluasi Total BUMD “Sakit” di Kabupaten Bogor Sebelum Akhir Tahun

RASIOO.id – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor menyepakati untuk mengevaluasi menyeluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebelum masa jabatan kepala daerah habis pada Desember 2023 mendatang.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya akan menindaklanjuti usulan evaluasi menyeluruh yang diminta DPRD Kabupaten Bogor.

“Ya, saya sudah dengar (usulan evaluasi menyeluruh). Insya allah akan kita tindaklanjuti,” kata Iwan, Selasa 7 November 2023.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut, masih ada beberpa BUMD yang belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah. Bahkan, lanjut dia, ada BUMD yang tersandung hukum.

“Nah ada beberapa juga yang sudah berproses hukum juga, tapi kita menghormati proses hukum,” kata Rudy.

Ia meminta, Pemkab Bogor harus terbuka kepada masyarakat, hasil kinerja BUMD yang telah berjalan hampir lima tahun itu.

Baca Juga: Banyak Merugi, Rudy Susmanto Minta Pemilihan Direksi BUMD Libatkan DPRD Kabupaten Bogor

“Tentunya dari pemerintah Kabupaten Bogor ada bidangnya yang membawahi BUMD, seharusnya menjelang akhir tahun diekspos kepada masyarakat Kabupaten Bogor kondisi masing-masing BUMD,” papar dia.

“Bagaimana kondisi PDAM Tirta Kahuripan, PT Sayaga Wisata, Bank Tegar Beriman dan lainnya,” lanjut Rudy.

Hal itu dilakukan sebagai wujud pemerintah daerah terhadap pajak yang masuk ke Kabupaten Bogor untuk mengembangkan Bumi Tegar Beriman.

“Ini pertanggung jawaban penyertaan modal pemerintah, uang dari masyarakat kabupaten bogor yang digelontorkan kepada beberapa BUMD, akhir masa jabatan harus diberitahukan kepada publik,” tegas Rudy.

Sebelum itu, ia berharap ada evaluasi menyeluruh antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor untuk membahas dan menentukan kelanjutan BUMD.

“Kita tentunya berharap beberapa program kerja kedepan pun ada diskusi dengan DPRD. Jadi bukan hanya DPRD yang hanya difungsikan dari sisi pengawasan. Kita ingin membangun bersama-sama,” jelas dia.

Ia bahkan berharap, BUMD yang tidak berkembang atau cenderung merugikan APBD, bisa dipailitkan. Sehingga, beban keuangan daerah tidak terbebani oleh BUMD yang tidak ingin maju bersama.

Simak rasioo.id di Google News