RKPD Tahun 2027, Pemkab Bogor Fokus Tuntaskan Program 5 Tahun ke Depan

RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan rapat penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Badan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin 9 Februari 2026.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, rapat RKPD tahun 2027 itu berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Rudy menjelaskan, RKPD tahun 2027 itu akan disesuaikan dengan rencana kerja 5 tahun yang akan datang atau masa periode Rudy Susmanto – Ade Ruhandi.

“Di sela-sela sebelum kita akan menyusun RKPD tahun 2027, tentu arahan kebijakan-kebijakan program-program prioritas yang tertuang dalam visi-misi yang sudah kita susun untuk 5 tahun, supaya tidak terlewat,” kata Rudy.

“Lalu kedua kita juga sekaligus mengevaluasi program yang sudah berjalan di tahun 2025. Mana yang perlu lanjutan, mana yang perlu ditambahkan,” lanjutnya.

Rudy memaparkan, program-program tahun 2027 mendatang akan tetap fokus pada program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

“Kita gak melebar jauh, tapi kita tetap sama dengan rencana kerja kita yang sudah kita susun dalam waktu beberapa tahun ke depan, selama 5 tahun. Salah satunya fokusnya di infrastruktur, baik jalan, irigasi dan lain sebagainya, lalu kesehatan, lalu pendidikan,” jelas dia.

Di tahun 2027, Rudy Susmanto akan membuat gebrakan baru yakni mengkhususkan RSUD dengan spesifikasi atau kekhususan tertentu.

“Salah satunya kesehatan adalah kita berproses bagaimana caranya 4 rumah sakit harus menjadi beberapa rumah sakit khusus. Contoh RSUD Cibinong, kita sangat berharap bisa menjadi rumah sakit daerah khusus kanker. Lalu Ciawi kita punya SDM-SDM dokter-dokter yang hebat, itu dokter-dokter spesialis jantung,” jelas dia.

Selain itu, pada sektor pendidikan, Pemkab Bogor akan mengkaji ulang soal bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tata cara pengelolaan dan penggunaannya.

“Kami minta bicarakan dengan para kepala sekolah, kan ada 20 persen dapat digunakan untuk infrastruktur, supaya kita bisa melakukan percepatan-percepatan terkait rehab beberapa sekolah-sekolah yang rusak,” jelas dia

“Dana BOS kita itu kan kurang lebih hampir Rp900 miliar, kalau 20 persen nya kan cukup besar. Silahkan dikelola oleh pihak sekolah, tetapi kalau plafon copot, apa yang ringan-ringan, tidak harus menunggu usulan dan program dari dinas pendidikan,” tutup dia.

Komentar