RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mewacanakan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat bagi calon kepala desa (kades) dalam pelaksanaan Pilkades mendatang.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Hadijana, mengatakan gagasan tersebut tengah dipertimbangkan dan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Inspektorat Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kewajiban LHKPN penting diterapkan untuk mendorong transparansi serta mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan desa.
“Baguslah, apalagi kalau bisa dijadikan salah satu syarat bagi calon kepala desa. Kalau hasil diskusi dengan Inspektorat bagus juga, kita siapkan bareng-bareng. Saya juga kepikiran dijadikan satu syarat,” kata Hadijana, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat DPMD akan menggelar rapat koordinasi, menerbitkan surat edaran, sekaligus menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan penerapan kebijakan tersebut.
Hadijana menilai, pelaporan LHKPN dapat menjadi instrumen untuk memantau perkembangan kekayaan seorang kepala desa, baik sebelum maupun selama menjabat.
Dengan begitu, setiap perubahan jumlah kekayaan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Seseorang pemimpin kepala desa atau pada saat dia sebelum menjabat dan menjabat kan ada kewajiban melaporkan setiap tahunnya. Dilaporkan apakah bertambah, berkurang atau tetap harta kekayaannya. Kalau bertambah, bertambah dari mana, sudah jelas ketahuan jadi tidak suudzon,” paparnya.
Meski demikian, Hadijana menyebut rencana tersebut masih perlu dimatangkan. Saat ini, DPMD Kabupaten Bogor juga tengah berkonsentrasi menyusun regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 terkait pemilihan kepala desa.
“Ya, kita usahakan. Karena kita fokus di regulasi penjabaran PP 16 untuk persiapan Pilkades,” tuturnya.
Sebagai informasi, kewajiban pelaporan LHKPN bagi kepala desa di Kabupaten Bogor sebelumnya pernah menjadi perhatian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 2023, MCP KPK meminta pemerintah desa di Kabupaten Bogor mengisi LHKPN sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Namun, Hadijana mengungkapkan, hingga kini para kepala desa belum melaksanakan kewajiban tersebut karena belum tersedia regulasi daerah yang secara khusus mengaturnya.
“Jadi memang tahun 2023, itu MCP KPK, desa itu diminta untuk mengisi LHKPN, diminta untuk melampirkan peraturan daerah karena ada Perbup tentang kewajiban kepala desa untuk memberikan LHKPN. Tapi sampai sekarang itu Perda, Perbup belum ada,” pungkasnya.
Komentar